Sulit Penuhi Target, Ambisi Bauran EBT RI Terancam Semu

Peran Perusahaan Dalam Mewujudkan Green Economy

PT PLN (Persero) menjadi salah satu perusahaan yang bisa dikatakan menjadi tonggak dari transisi energi ini. Perseroan tengah melakukan transisi energi dalam memproduksi pasokan listriknya.

Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani mengatakan produksi listrik ini fokus pada low carbon power generation, dengan bauran energi baru terbarukan (EBT).

Upaya ini telah tercantum dalam RUPTL 2021-2030 yang disebut sebagai rencana 'terhijau' sepanjang sejarah.

Baca: DBS: Tidak Ada Greenwashing, Adanya Transition Financing

"Kami klaim memang terhijau sepanjang sejarah, di sana kami mengurangi 13,3 giga watt PLTU batu bara, dan diganti menjadi energi baru terbarukan. Jadi 51% dari kapasitas yang akan dibangun dalam RUPTL tersebut adalah EBT," kata Kamia dalam Green Economic Forum 2023, Senin (22/5/2023).

Sejauh ini, PLN mengklaim telah dilakukan pengurangan 1,1 juta ton emisi yang dikurangi dalam upaya. Jika target pengurangan batu bara tercapai, maka bisa mengurangi lebih banyak emisi.

Saat ini, bauran EBT pada pembangkit listrik di tanah air mencapai 13%, dengan komposisi terbanyak hydro dan geothermal.

Sebagai informasi, pembangkit EBT telah bertambah hingga 624 MW. PLN telah mengimplementasikan co-firing di 26 lokasi dengan realisasi energi co-firing sebesar 215,7 GWh.

Perusahaan juga tengah mengembangkan program Solar PV atau PLTS di waduk Cirata dengan kapasitas 1445 MWac serta PLTS di Bali Barat dan Timur masing-masing memiliki kapasitas 25 MWp, program konversi PLTD ke pembangkit EBT dengan menggunakan teknologi PLTS, program pembangkit VRE, dan program PV Rooftop.

Baca: Nasib Perusahaan Batu Bara Usai Transisi Energi Berakhir

 

Nyatanya, Pangsa Pasar Energi Terbarukan Masih Rendah

Jika menilik Laporan IETO menemukan, pangsa energi terbarukan dalam bauran energi primer Indonesia menurun dari 11,5% pada 2021 jadi 10,4% pada 2022.

Kondisi ini karena pangsa batubara meningkat 43%, membuat target 23% pada 2025 akan sulit diraih kalau pemerintah tak segera memperkuat komitmen politik terhadap pengembangan energi terbarukan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, mayoritas bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia masih berasal dari batu bara. Persentasenya tercatat sebesar 67,21% pada 2022.

Baruan energi primer pembangkit listrik dari batu bara terpantau mengalami kenaikan pada tahun lalu. Hal itu seiring dengan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga uap yang naik menjadi 42,1 gigawatt (GW).

Bauran energi primer pembangkit listrik terbesar kedua berasal dari gas. Proporsinya tercatat sebesar 15,96% pada tahun lalu.

Kemudian, bauran energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai 14,11% pada 2022. Persentasenya mengalami kenaikan dibandingkan pada 2021 yang sebesar 13,65%.

Meski ada komitmen mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan, masih ada perbedaan persepsi dan prioritas berbagai pembuat kebijakan tentang bagaimana proses transisi dilakukan.

Baca: Good News! Investasi Energi Bersih Dunia Naik Jadi Rp 208 T

Kondisi ini, terlihat pada keputusan meniadakan feed in tariff pada Perpres 112/2022 dan penolakan terhadap klausul apower wheeling (pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik termasuk untuk energi terbarukan) pada perumusan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU-EBT).

Untuk transisi energi efektif, pemerintah harus punya kesatuan posisi dan menetapkan target.

Kita bisa menyoroti pencapaian investasi energi terbarukan yang masih kurang dari target pemerintah, hanya US$1,35 miliar sampai kuartal ketiga 2022 alias hanya 35% dari target 2022 sebesar US$3,97 miliar.

Dengan ini, iklim investasi perlu diperbaiki dengan memperbanyak dukungan finansial untuk pengembang energi terbarukan, proses pengadaan, skema tarif, dan proses perizinan lebih singkat dan jelas.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

 

Pemerintah, juga perlu mengurangi hambatan masuk investor asing, dan meningkatkan akses ke modal dengan suku bunga yang lebih rendah. Selain itu, penyediaan ruang lebih luas bagi integrasi energi terbarukan dalam sistem energi Indonesia harus segera dilakukan.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(aum/aum)

Pages

Show All