Siap-Siap! Purbaya Ingin Kulik Potensi Kekurangan Pajak Korporasi
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin mengulik potensi kekurangan pembayaran pajak oleh perusahaan dengan memanfaatkan data perdagangan yang tersimpan dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW).
Purbaya mendorong pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan big data untuk menghitung potensi kewajiban penerimaan negara setiap perusahaan.
Data tersebut nantinya dapat dibandingkan dengan berbagai dokumen perpajakan dan pembayaran perusahaan, sehingga pemerintah bisa mendeteksi jika terdapat selisih antara kewajiban yang seharusnya dibayar dengan yang dilaporkan.
"Untuk betul-betul ke depan setiap perusahaan terdeteksi berapa potensi pembayaran kewajibannya yang kurang," ujar Purbaya saat kunjungan kerja ke kantor Lembaga National Single Window (LNSW), Rabu (9/9).
Purbaya menjelaskan LNSW memiliki basis data yang sangat besar karena setiap pengajuan perizinan dalam kegiatan ekspor dan impor tersimpan dalam sistem INSW.
Namun, selama ini data tersebut belum sepenuhnya terintegrasi sehingga pemanfaatannya untuk analisis belum maksimal.
"Sebelumnya kan kita sudah punya database di sini yang dikumpulkan di dalam sistem INSW," kata Purbaya.
Menurutnya, pengolahan data secara manual akan menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi dan perdagangan. Bahkan, penggunaan program komputer saja belum tentu optimal apabila berbagai sumber data belum terintegrasi.
Karena itu, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi dengan memanfaatkan AI untuk membantu analis mengolah data dalam jumlah besar sekaligus mengidentifikasi potensi penerimaan negara.
"Jadi kita kembangkan di sini aplikasi menggunakan AI juga. Untuk membantu para analis kita melihat potensi pendapatan yang mungkin diperoleh dengan perbaikan sistem," jelas Purbaya.
Pajak Perusahaan Bakal Dicek Silang
Purbaya menginginkan sistem tersebut tidak berhenti pada pemantauan transaksi perdagangan. Pemerintah nantinya dapat mengestimasi berapa kewajiban penerimaan negara yang seharusnya dibayarkan setiap perusahaan.
Hasil analisis kemudian dapat dibandingkan dengan dokumen seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran royalti, dan dokumen lainnya.
Dengan metode tersebut, pemerintah dapat melihat apakah aktivitas ekonomi perusahaan sesuai dengan kewajiban penerimaan negara yang dilaporkan.
"Untuk betul-betul ke depan setiap perusahaan terdeteksi berapa potensi pembayaran kewajibannya yang kurang," ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan kemampuan sistem untuk menelusuri data historis juga penting. Pemerintah tidak hanya dapat memonitor aktivitas ekonomi yang berlangsung saat ini, tetapi juga melakukan penelusuran terhadap aktivitas perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Kegiatan seperti ini kan bisa beberapa tahun ke belakang. Kalau setahun lalu kan bisa kelihatan semua. Ke depan nggak ada yang bisa main-main lagi," katanya.
Ia menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan dengan memanfaatkan data yang semakin terintegrasi.
"Jadi ke depan nggak ada yang bisa main-main lagi. Kita akan monitor itu dengan lebih teliti," tegasnya.
AI Jadi Senjata Kemenkeu
Purbaya mengatakan pengembangan sistem INSW akan terus disempurnakan sesuai kebutuhan pengguna. Menurutnya, kemampuan programmer harus diimbangi dengan masukan dari end user agar aplikasi yang dikembangkan benar-benar dapat digunakan untuk kebutuhan pengawasan dan penerimaan negara.
"Kita tetap sempurnakan terus. Yang tadi kan saya minta ini, mereka kan programmer jago. Tapi kan end-user yang menentukan. Saya yang memberikan ke mereka, saya minta ini, saya minta kayak tadi," jelasnya.
Purbaya juga menegaskan pemerintah akan memanfaatkan seluruh data yang tersedia secara terintegrasi dengan dukungan AI dan big data.
"Kita pakai semua data yang ada secara integrasi. Dengan memanfaatkan AI, big data," ujarnya.
Menurut Purbaya, LNSW memiliki peran strategis dalam mendukung analisis pemerintah meski keberadaannya belum banyak diketahui masyarakat.
"LNSW itu Lembaga National Single Window. Mungkin teman-teman jarang lihat, tapi ini cukup powerful dan membantu analisa kami," kata Purbaya.
Ia menyebut sistem yang dikembangkan tersebut telah menunjukkan hasil dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam mendeteksi potensi penerimaan negara.
"Jadi segala potensi pajak, potensi juga yang bisa terdeteksi awal di sini. Memang hasilnya memang seperti itu. Jadi akurasi cukup tinggi," ungkapnya.
Ke depan, Purbaya juga membuka peluang pemanfaatan sistem tersebut untuk melakukan tracking back terhadap aktivitas ekonomi yang telah terjadi pada periode sebelumnya.
"Selain memonitor ke depan, mungkin ada temuan yang ingin di-trackback ke belakang," pungkasnya.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]