Jakarta, CNBC Indonesia - Peluang Indonesia untuk jadi negara maju hanya tinggal 13 tahun lagi. Jika gagal maka, kesempatan ini tidak akan terluang lagi. Hal ini sering kali digembar-gemborkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Peran menteri keuangan untuk meraih cita-cita luhur ini sangat penting. Tantangan ini sangat disadari oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam audiensi dengan CNBC Indonesia, dia mengungkapkan membuat Indonesia menjadi negara maju tidak sekedar mencetak kelompok orang kaya.
Kemudian, mereka punya kelebihan uang, lalu mereka menabung dan ditempatkan ke instrumen yang aman dan terpercaya. Lantas, uang mereka diam dan menghasilkan return yang aman.
"Apakah orang Indonesia menjadi lebih makmur sehingga dia punya savings. Nyatanya, iya, ternyata yang beli SBN saya, sukuk saya, yang mau nonton Coldplay. Despite memang ada scarring efek dari pandemi, kita juga melihat banyak indikator yang menggambarkan memang ada segmen masyarakat yang getting wealth," kata Sri Mulyani kepada CNBC Indonesia, Senin (23/5/2023).
Namun, kondisi ini dibarengi oleh kenyataan bahwa masih ada gap antara kelompok yang sophisticated (inklusif) dan mereka yang masih basic. Di antara gap kelompok ini, tangan menteri keuangan diperlukan untuk mempersempit jurang tersebut.
"Berarti Anda bisa bayangkan pekerjaan saya, sebagai Kementerian Keuangan negara, karena keuangan negara adalah instrument untuk menjahit, untuk memakmurkan bersama, untuk keadilan, untuk maju bersama untuk membangun aparat hukum, bangun pengadilan, itu kan semuanya pakai uang negara," papar Sri Mulyani.
Bagi seorang menteri keuangan, dia menuturkan majikannya banyak banget
"Rakyat itu majikan, mulai dari yang miskin sampai kepada keroco, jadi jangan dibayangkan bahwa saya itu ngurusin APBN sebagai suatu balancing neraca penerimaan berapa, belanja berapa, ngutangnya tanggal berapa, diomelin apa masalah utang kekayaan negara, kan enggak," ungkapnya.
Bahkan dalam menjalankan keuangan negara, Sri Mulyani mengungkapkan seorang menteri keuangan bisa tiba-tiba terkena tantangannya. Misalnya, bencana alam 2004, krisis 1997, atau krisis 2008.
Hal ini lantas tidak bisa membuat pemerintah berlarut-larut dalam keterpurukan.
"Ya bangun lagi tetapi kita belajar dari situasi itu, gitu aja. Jadi kalau kejadian seperti sekarang ada masalah orang pajak yang ditangkap, orang bea cukai yang ditangkap ya ini juga merupakan suatu pelajaran," paparnya.
Artinya, bentuk atau aturan yang dulu didesain tidak lagi sesuai menghadapi kondisi dinamika ekonomi saat ini. Ternyata, godaannya semakin besar sehingga fondasi yang dibangun 15-20 tahun lalu tidak lagi sesuai.
Tantangannya makin kompleks, belum lagi ada perkembangan digital market place. Semua transaksi dilakukan secara cepat. Namun, hal ini tidak membuat pemerintah anti perubahan.
"Pergerakan itu kan cepat banget implikasinya ke pajak, bea cukai kita dan lainnya. Ini yang dahulu kita bangun reformasi soal soal negara, perbendaharaan negara, UU mengenai BPK, audit, ini semuanya diuji di jalanan 20 tahun dengan digital teknologi, sekarang dengan geopolitik, dengan fragmentasi ekonomi, dengan pandemic, itu semuanya ujian yang sangat besar sekali, kita harus rethinking aja," tegas Sri Mulyani.
Namun, dia mengingatkan prinsip dasarnya itu tetap sama, kejujuran.
"Itu enggak berubah, transaksinya mungkin lebih rumit, jumlahnya lebih banyak, lebih instan, atau speednya lebih cepet, tetapi masalah kejujuran sama juga, masalah integritas tuh enggak berubah, masalah mengenai kepastian hukum itu tetap sama," tambahnya.
Sebagai seorang menteri keuangan di negara kepulauan yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa, kebahagiaan Sri Mulyani ternyata sederhana.
"Jadi dalam hidup ini, dalam kerjaan itu sama. Saya bahagia kalau saya sudah punya capaian," kata Sri Mulyani.
Dia mencontohkan pengalamannya di masa pandemi.
"Saya menghadapi pandemi, itu sesuatu yang enggak bisa saya imajinasikan sebelumnya. Tiba-tiba kota sepi, enggak ada orang keluar. Itukan sebagai ekonom kan langsung tahu there is no activity, mati aja itu ekonomi," ungkapnya.
Namun, dia mengungkapkan jajarannya harus melakukan upaya menghentikan shock ini.
"Makanya kemudian ya gimana kalau kita bisa memformulasikan untuk yang disebut shock breaker, ini kan shock, tetapi shocknya harus di-break supaya kemudian bisa membuat keuangan bekerja lagi," sambungnya.
Oleh karena itu, pemerintah langsung membuat APBN, bikin Perpu, dan segara insentif. Ini semua didukung oleh BPK, aparat penegak hukum dan lain sebagainya.
Artinya, pemerintah dan semua pihak sudah mikirin cukup detail dan dukungan dari semua pihak mulai politisi, cabinet hingga presiden cukup bagus.
"Nah, itu bahagia, berarti yang kita bayangkan, kita pikirkan, kita jalankan dan setiap jalan itu ada dibukakan," tegas mantan Kepala Bappenas tersebut.
"Indonesia itu remarkable dari sisi itu, makanya kita ingatkan terus, di dalam pidato itu kalau di DPR, saya tidak basa-basi. Saya mengatakan saya menghargai proses demokrasi Indonesia yang sangat suportif."
Saat menetapkan kenaikan defisit fiskal di atas 3% ketika pandemi, hal tersebut merupakan contoh dukungan yang diingat Sri Mulyani. Terakhir, dia berpesan bahwa kebahagiaan jangan ditaruh di tempat yang vulnerable atau rentan. Bahagia jika ekonomi tumbuh di atas 5%, kalau hanya 4,9% tidak bahagia. Tidak seperti itu, ungkap Sri Mulyani.
"Bahagia ditaruh di tempat yang kita tahu dia itu aman, sehingga rasa bahagia saya tidak terganggu orang lain," katanya.
"Umpamanya keluarga, itu kan sudah jelas, oh suami saya baik, anak saya baik, masih telepon saya, masih bilang 'mama, we love you', nah itu sudah buat saya bahagia."
"Membangun negara, membangun institusi, membangun keuangan negara, ini kan bukan satu proses yang mudah. Kita tidak harus dramatis, tidak juga merasa putus asa karena prosesnya masih panjang," papar Sri Mulyani.
Dalam perjalanan karirnya, Sri Mulyani sejak menduduki peran strategis sebagai Kepala Bappenas pada 2004 hingga dua kali menjadi Menteri Keuangan, perempuan kelahiran Lampung tersebut telah berjuang membantu Indonesia keluar dari berbagai macam krisis.
Di antaranya adalah Krisis Keuangan Global pada 2008/2009 hingga puncaknya pandemi Covid-19 pada 2020. Kecerdasan, ketekunan, dan keberanian Sri Mulyani benar-benar diuji dalam mengarungi krisis pandemi Covid-19.
Pasalnya, perekonomian global dan Indonesia luluh lantak karena tidak ada aktivitas ekonomi. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pun banting setir menjadi motor penggerak utama pertumbuhan sekaligus penahan badai krisis.
APBN 2020 yang ditetapkan pada Oktober 2019 harus dirombak total demi menjaga ekonomi Indonesia, termasuk dengan menggelontorkan ratusan triliun stimulus.
Belum pulih krisis pandemi, meletus perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022 yang membuat harga komoditas pangan dan energi melambung.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun menghadapi tekanan berat saat harus menyeimbangkan kepentingan fiskal dan pertumbuhan pada saat harga BBM melonjak tahun lalu.
Saat itu, pemerintah memilih untuk menahan harga BBM dan menggelontorkan subsidi lebih dari Rp 550 triliun untuk menjaga pertumbuhan dan baru menaikkan harga BBM subsidi pada September 2022.
Upaya menahan harga BBM hingga September membantu ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,31% pada 2022. Di tengah krisis pandemi dan dibantu booming komoditas, pemerintah mampu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, terutama pajak.
Selama dua tahun beruntun, penerimaan pajak selalu di atas target. Pendapatan negara naik dari Rp 1.960,6 triliun pada 2019 menjadi Rp 2.626,4 triliun pada 2022. Penerimaan pajak naik dari Rp 1.332,7 triliun pada 2019 menjadi Rp 1.716,8 triliun pada 2022.
Upaya Sri Mulyani dalam menjaga defisit dan membawa Indonesia ke jalur soft landing juga perlu diapresiasi.
 Foto: Silahturahmi Menkeu dengan Redaksi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (23/5/2023). (Dok: Kemenkeu) |
Ketika pemerintah punya kesempatan untuk menggunakan defisit APBN di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020-2022, Sri Mulyani memilih untuk menekan defisit di bawah 3% pada 2022.
Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada hard landing di saat defisit APBN harus kembali ke bawah 3% pada tahun ini. Terbukti pada akhir 2022, defisit fiskal telah mencapai 2,38%. Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,84%.
Tahapan ini tidak bisa dilalui tanpa tangan dingin dan pengalaman menerjang krisis milik Sri Mulyani.
Atas kontribusi tersebut, CNBC Indonesia menilai Sri Mulyani Indrawati tidak hanya layak diberi predikat Srikandi fiskal Indonesia tetapi juga panglima di tengah krisis.
Dengan bangga, CNBC Indonesia memberikan penghargaan Most Inspiring and Adorable Woman 2023 dalam Top Woman Fest 2023.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel kepada Sri Mulyani, di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/5/2023). Sri Mulyani menguncapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.
"Saya terima kasih atas penghargaannya, setiap kali mendapatkan penghargaan itu menjadi pengingat. Kayanya kehadiran saya diperhatikan oleh media, publik dan ada sekelompok generasi sebagai role model itu menjadi tanggung jawab moral bagi saya," kata Sri Mulyani.
