RI Mau Datangi China, Bahas Nasib Kereta Cepat JKT-BDG

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
02 February 2023 21:50
Pekerja dengan menggunakan alat berat melakukan bongkar muat Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (2/8/2022).  (CNBC Indoensia/Andrean Kristianto)
Foto: Pekerja dengan menggunakan alat berat melakukan bongkar muat Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (2/8/2022). (CNBC Indoensia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan, rencana penyelesaian masalah cost overrun atau pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dalam waktu dekat, pihaknya akan berangkat ke Beijing, China untuk melanjutkan upaya finalisasi terkait cost overrun.

Menurut Dwiyana, pertemuan tatap muka ini akan memudahkan pembahasan mengenai cost overrun dan lainnya yang lebih efektif dan detail.

"Kita datang langsung ke Tiongkok, mereka sudah sedikit terbuka mengenai protokol kesehatan, dulu kan harus karantina 29 hari kalau ke Beijing. sekarang kita perlu PCR 2x24 jam. Jadi ini memudahkan kita untuk meeting offline," kata Dwiyana kepada CNBC Indonesia, Rabu (2/2/2023).

Nantinya tim dari Indonesia yang akan berangkat ke China, terdiri perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Cepat Indonesia China.

Tim pendukung itu akan negosiasi terkait cost overrun dengan China Railways Investment Corporation, Beijing Yawan HSR Co. Limited, dan China Development Bank, dan National Development and Reform Commission (NDRC).

Seperti diketahui, hingga saat ini masih ada ada perbedaan hitungan pembengkakan biaya proyek kereta cepat garapan Indonesia-China. Di mana, hasil asersi dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) pembengkakan biaya mencapai US$ 1,449 miliar, sedangkan dari hitungan pihak china hanya US$980 juta.

Hitungan ini disebabkan perbedaan persepsi antara China dan Indonesia. Di mana sudut pandang China belum mengakui adanya pajak pengadaan lahan, persinyalan Global System Mobile - Railways (GSM-R) yang ternyata gratis di China. Sementara di Indonesia harus bayar.

Dwiyana berharap persoalan pembengkakan biaya ini menemukan kata sepakat saat pertemuan nanti. "Kita berharap segera diputuskan, nggak baik juga kan," ujarnya.

Selain itu, Dwiyana menerangkan dari struktur awal pembiayaan proyek kereta cepat ini, pihak Indonesia dan China sama-sama akan menanggung pembengkakan biaya yang terjadi.

Di mana cost overrun akan dipenuhi melalui skema 25% ekuitas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan Beijing Yawan dan 75% pinjaman senilai Rp 16 triliun.

"Porsi 75% itu dari loan CBD (China Development Bank) karena seperti struktur pembiayaan awal. itu akan dinegosiasikan dengan pemerintah Tiongkok," kata Dwiyana.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan permasalahan pembengkakan biaya proyek KCJB diproyeksikan bakal kelar dalam waktu dekat. Finalisasi akan dilakukan pada bulan ini.

"Gak ada masalah, saya kira ada pak Tiko (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo) di sini, kita mau finalkan mungkin minggu depan di Beijing. itu kita harapkan," kata Luhut.


(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Saat Bos Kereta Cepat Pamer, JKT-BDG Gak Sampai Sejam

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular