Pengusaha & Pemerintah Tarik-tarikan Pungutan Iuran Batu Bara

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah hingga kini tak kunjung mengimplementasikan pembentukan badan atau lembaga yang akan memungut iuran batu bara. Kabar terbaru, pemerintah justru mengubah mekanisme dari yang sebelumnya Badan Layanan Umum (BLU) Batu Bara menjadi Mitra Instansi Pemerintah (IMP).

Nah, pemerintah khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif kabarnya menginginkan badan yang menjadi MIP merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, hal itu masih memantik ke tidak setujuan pengusaha batu bara.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli mengatakan, bahwa Menteri ESDM Arifin Tasrif diketahui bakal menunjuk salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai MIP.

Baca: Di Ujung Jalan, Tiba-tiba Pemerintah Ganti Baju BLU Batu Bara

Namun, alih-alih menunjuk BUMN sebagai badan yang memungut iuran batu bara pada perusahaan tambang, ia mengusulkan sebaiknya pemerintah menunjuk Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan sistem onlinenya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memungut dana tersebut.

"Untuk disetorkan dan dilaporkan secara online kepada pemerintah. Mekanisme penyetorannya disarankan lewat mekanisme PNBP yang langsung disetorkan ke kas negara," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (10/1/2023).

Hal ini mengingat dana yang akan dipungut menurut Rizal bisa di atas Rp 100 triliun per tahun. Sehingga dibutuhkan mekanisme manajemen pemungutan, penyetoran dan pengeluaran/penyaluran dananya yang lebih bagus.

Baca: Sstt.. Ada Rencana BUMN yang Pungut Iuran Batu Bara Taipan

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia pada awal 2022 sudah mengungkapkan akan membentuk BLU batu bara. Pembentukan BLU batu bara ini tercetus karena kritisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri, khususnya milik PT PLN (Persero) pada awal tahun yang berujung pada kebijakan pelarangan ekspor batu bara selama satu bulan sejak 1 Januari-31 Januari 2022.

Adapun kali pertama pejabat yang mencetuskan rencana pembentukan BLU batu bara ini yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Ucapan Luhut soal rencana pembentukan BLU batu bara ini terlontar setelah dilakukannya rapat maraton menyelesaikan isu pelarangan ekspor batu bara yang banyak dikeluhkan oleh para pengusaha.

Menurutnya, ide BLU batu bara ini sebagai salah satu solusi alias win-win solution antara pengusaha batu bara dan PT PLN (Persero) di tengah melonjaknya harga batu bara.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sstt.. Ada Rencana BUMN yang Pungut Iuran Batu Bara Taipan