Lembaga Pemungut Iuran Batu Bara Mandek, Ini Biang Keroknya..

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan alasan tak kunjung tuntasnya pembentukan lembaga penarik dan penyalur iuran batu bara. Salah satunya lantaran ada di persoalan perpajakan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana melepas harga batu bara di dalam negeri ke mekanisme pasar. Secara bersamaan, pemerintah akan mengutip iuran kepada para penambang batu bara, yang kemudian dana kutipan itu akan disalurkan kepada PT PLN (Persero) selaku pembeli batu bara.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan belum tuntasnya pembentukan BLU batu bara disebabkan ada permasalahan dari sektor perpajakan. "Ya karena masih ada satu isu yang masih belum selesai," kata Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/4/2023).

Baca: Pungutan Baru Batu Bara Akan Terkena PPN? Ini Kata ESDM

Saat ditanya dia menegaskan itu terkait soal pajak. "Ya pajak, ya yang harusnya kan kalau tarik salur nggak dikenakan. kan sifatnya mengkompensasi apa yang menggendong DMO ya. nah itu kompensasinya ditarik, kemudian dibagikan kepada yang memenuhi. itu konsepnya," jelas Arifin.

Dia juga mengungkapkan hal ini juga sudah dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dimana diungkapkan masih perlu kesepakatan.

Sebelumnya Kementerian ESDM menargetkan badan yang disebut Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara itu terbentuk pada Maret 2023. Tugas badan itu nantinya memungut iuran dari produsen batu bara dan menyalurkannya ke PT PLN (Persero).

Selain itu, semula BLU akan bertugas untuk menutup selisih antara harga pasar dan harga untuk kewajiban pasar domestik (DMO) US$ 70 per ton untuk PLN. Hal tersebut menyusul harga batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik yang rencananya akan dilepas ke pasar untuk mengatasi kendala pasokan di dalam negeri.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Awal Tahun Depan, Harga Batu Bara DMO Bakal Dilepas ke Pasar