Lahan di DKI Makin Terbatas, Masih Bisa Punya Rumah Baru?

Eqqi Syahputra, CNBC Indonesia

23 November 2022 18:39

Foto: Sardjoko Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Dalam Webinar Ekosistem Pembiayaan Perumahan untuk mewujudkan Pembiayaan Perumahan yang Terjangkau dan Berkelanjutan. (Tangkapan Layar Youtube pupr_pembiayaan)

Jakarta, CNBC Indonesia - Penyediaan hunian layak untuk 'mengobati' pemukiman kumuh tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi, kepadatan penduduk diperparah dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas.

Kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi DKI Jakarta, Sardjoko tidak menampik hal ini menjadi satu permasalahan bersama. Untuk itu, pihaknya melakukan beberapa langkah untuk menata area kumuh dan menyediakan tempat tinggal baru.

Untuk menata area kumuh, pertama, Pemprov DKI Jakatya melakukan usaha kesepakatan bersama dengan area kumuh tersebut untuk dilakukan konsolidasi area lahan.

"Bagaimana lahan ini kita maksimalkan untuk hunian bersama sama. Ini konsep baru akan kita lakukan di Cipinang besar selatan. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam penataan kawasan kumuh," ujarnya dalam Webinar Creatiff Kementerian PUPR, Rabu (23/11/2022).

Lalu langkah kedua yakni peremajaan. Dalam hal ini, Sardjoko mengatakan pihaknya membangun hunian baru pada lokasi awalnya mengalami kondisi kekumuhan atau tidak terpenuhinya sarana prasarana yang baik.

"Hal ini sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di kampung Akuarium, dan di kampung Kunir. Kita bongkar dan kita bangun sarana prasarana baru," jelasnya.

Baca:

Jreng! Astra Borong Lahan Hektaran di Barat Jakarta, Ada Apa?

Sedangkan untuk menyediakan tempat tinggal baru, Sardjoko dan pihaknya sudah memiliki Pergub 1 tahun 2022 yang berkaitan dengan insentif pembangunan rumah susun umum tanpa uang muka atau rusun sewa.

Insentif ini diberikan kepada pengembang terkait dengan optimalisasi pemanfaatan ruang, yang kemudian diberi satu kelebihan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

"Dalam proses perizinan ini jadi komitmen untuk memberi satu kemudahan mendorong percepatan proses perizinan," imbuhnya.

Tercatat, DKI Jakarta memiliki 41 lokasi rusun dengan 149 blok dan 82 tower, dengan kapasitas 32.378. Beberapa diantaranya bahkan memiliki konsep green building, seperti rusun Daan Mogot yang dibangun dengan dana KLB.

"Tahun depan kami bangun rusun Jagakarsa di lahan 1,9 hektar. Rencananya ada 3 tower dan dengan konsep green Building," pungkasnya.