Banyak Warga Belum Punya Rumah, Pemprov Jakarta Lakukan Ini
Eqqi Syahputra, CNBC Indonesia
23 November 2022 16:19
Jakarta, CNBC Indonesia - DKI Jakarta sebagai kota paling padat di Indonesia dihadapi dengan adanya tantangan pemenuhan kebutuhan hunian. Keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk jelas menjadi PR tersendiri bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Sardjoko mengungkapkan mengatasi hal itu pihaknya sudah melakukan berbagai upaya. Untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli, Pemerintah menyediakan rumah susun sederhana sewa,
"Ini di DKI Jakarta ada 41 lokasi rusun, ada 149 blok, 82 tower, dengan kapasitas 32.378," ujarnya dalam Webinar Creatiff Kementerian PUPR, Rabu (23/11/2022).
Kemudian untuk masyarakat yang sesungguhnya punya kemampuan cicilan, tapi tidak punya kemampuan uang muka, Pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan perolehan rumah yang dikenal dengan DP Rp 0.
Untuk supplynya, Pemerintah menggandeng seluruh stakeholder baik dari BUMD, BUMN, maupun swasta untuk mereka ikut ambil bagian. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan pembiayaan terkait dana bergulir.
"Di luar itu kita gandeng mitra lain untuk ambil segmen lain, misal di daerah berorientasi transit kita gandeng MRT dan Transjakarta untuk ambil peran dalam penyediaan hunian," tambah Sardjoko.
Tidak hanya penyediaan, Pemprov DKI Jakarta juga konsisten melakukan pembenahan penataan permukiman dan hunian agar lebih layak huni. Salah satunya upaya perbaikan sarana prasarana dan utilitas RW Kumuh.
"Sesuai data ada 445 RW, dan ini secara berangsur pada akhir 2022 kita sudah lakukan penataan di 220 RW, sisanya kita lanjutkan di 2023-2026," terang dia
Bentuk penataan lain adalah peremajaan. Dalam hal ini, Sardjoko mengatakan pihaknya membangun hunian baru pada lokasi awalnya mengalami kondisi kekumuhan atau tidak terpenuhinya sarana prasarana yang baik. Hal ini sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di kampung Akuarium, dan di kampung Kunir.
Lalu yang dilakukan juga ada pemukiman kembali, dimana pemerintah menyediakan hunian lengkap dengan prasarana di lokasi yang merupakan lokasi pindahan atau relokasi.
"Ini kita lakukan untuk warga seperti eks Bukit Duri yg terdampak penataan kali ciliwung, yang kita sediakan hunian di wilayah dapil 4 cakung," pungkasnya.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini 4 Tantangan Utama MBR Bisa Punya Rumah
Most Popular