Internasional

Alert! Seluruh Dunia Sudah Dilanda Krisis, Ini Daftarnya

News - Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
05 October 2022 07:46
Ribuan orang di Haiti mengalami krisis air bersih akibat gangguan distribusi yang dipicu protes kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang sudah berlangsung selama beberapa hari belakangan ini. (REUTERS/STRINGER) Foto: Ribuan orang di Haiti mengalami krisis air bersih akibat gangguan distribusi yang dipicu protes kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang sudah berlangsung selama beberapa hari belakangan ini. (REUTERS/STRINGER)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia saat ini sedang tak baik-baik saja. Ini terlihat dari banyaknya krisis, mulai dari krisis ekonomi yang ditandai dengan inflasi tinggi hingga ancaman resesi hingga krisis energi, yang melanda berbagai negara di dunia.

Ada negara yang sudah dinyatakan bangkrut. Ada pula yang masih berjuang meredam krisis biaya hidup yang kian menyakitkan.

Berikut negara-negara di dunia yang dilanda berbagai krisis, dihimpun Rabu (5/10/2022):

Afrika

Malapetaka krisis listrik melanda benua Afrika. Setidaknya ini terjadi di ekonomi termaju wilayah itu, Afrika Selatan (Afsel).

BUMN listrik negara itu, Eskom, mengumumkan serangkaian pemadaman yang direncanakan dalam minggu-minggu mendatang. Warga diminta berhemat, dengan mematikan pompa kolam renang serta pemanas air di jam sibuk, dan kantor didesak mematikan listrik di malam hari.

Dari delapan level, krisis listrik di Afsel sudah di level enam. Sejak Juni, konsumsi energi terus meningkat tapi produksi terus tertekan.

Kenaikan suhu pada September ini makin membuat permintaan listrik naik. Namun Eskom kerusakan tinggi infrastruktur menyebabkan produksi menurun drastis.

Eskom sendiri terus dibebani dengan tumpukan utang besar mendekati 400 miliar rand atau setara Rp372 triliun. Reformasi Eskom merupakan prioritas pemerintahan Presiden Cyril Ramaphosa, namun upaya untuk meningkatkan kinerja pembangkit listrik belum membuahkan hasil.

Perlu diketahui, Afsel menghasilkan 80% listriknya dari batu bara. Namun berdasarkan konferensi perubahan iklim COP26 di Glasgow, Inggris, tahun lalu, Afsel telah mendapat 7,7 miliar euro untuk transisi energi.

Amerika

Sejak pertengahan tahun 2022, hantaman krisis global telah menghampiri Amerika Latin. Sejumlah negara mengalami gejolak akibat kenaikan harga bahan bakar yang mencekik, di mana hal tersebut memicu gelombang protes yang terus meluas, yang beberapa berujung pada tindakan anarkis.

Berdasarkan laporan CNN International, Kenaikan harga bahan bakar telah menimbulkan protes yang berujung kekacauan setidaknya di Argentina, Ekuador, dan Panama.

Hal itu juga diperparah oleh paradoks di kawasan tersebut, di mana penggunaan bahan bakar yang lebih banyak justru diperlukan untuk memerangi dampak perubahan iklim.

Pada April lalu, Bank Dunia meninjau kembali proyeksi pertumbuhannya untuk Amerika Latin dan Karibia menjadi 2,3% tahun ini, turun 0,4 poin persentase karena dampak perang di Ukraina dan kenaikan harga dunia secara global.

Pada saat yang sama, Bank memperkirakan negara-negara Amerika Latin telah kehilangan setara dengan 1,7% dari PDB mereka karena bencana terkait iklim selama dua puluh tahun terakhir.

Sementara di Amerika Serikat (AS), muncul banyak perusahaan 'zombie', di mana perusahaan tersebut terus merugi karena belum menghasilkan cukup laba untuk membayar utang mereka yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset. Goldman Sachs memperkirakan sekitar 13% dari perusahaan yang terdaftar di Negara Paman Sam masuk kategori perusahaan 'zombie'.

Ahli Strategi Deutsche Bank Jim Reid melakukan penelitian pada April 2021 yang menemukan bahwa ada lebih dari 25% perusahaan zombie pada tahun 2020. Sebagai perbandingan, pada tahun 2000, hanya sekitar 6% dari perusahaan AS berada dalam situasi yang sama.

Invasi perusahaan zombie terjadi mulai pada tahun-tahun setelah Krisis Keuangan Hebat 2008. Bank sentral di seluruh dunia putus asa untuk menyalakan kembali pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Untuk melakukan ini, banyak yang memutuskan untuk memangkas suku bunga dan melembagakan kebijakan moneter longgar lainnya, yang dirancang untuk memacu pinjaman serta investasi.

Asia

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara di Asia berpotensi mengalami kerusuhan imbas krisis ekonomi yang melanda. Salah satunya Myanmar yang menghadapi kudeta oleh militer pada Februari 2021 lalu. Hingga kini pemerintahan negara tersebut masih belum juga kondusif.

Hal yang sama juga menimpa Afghanistan, di mana negara ini diambil alih secara paksa oleh Taliban pada 15 Agustus 2021 lalu. Sejak saat itu, banyak masyarakat, terutama perempuan, tak lagi dapat hidup bebas di bawah pemerintahan Taliban.

Bangladesh dan Pakistan juga mengalami krisis energi dan ekonomi. Sejak pertengahan tahun 2022, di Bangladesh, terjadi belasan jam pemadaman listrik. Di Pakistan, harga minyak mentah melonjak mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar dan harga-harga lain.

Selain itu, mata uang rupee Pakistan merosot 30% terhadap dolar AS pada 2021 lalu dan cadangan devisanya turun menjadi US$13,5 miliar.

PBB bahkan menyuarakan peringatan terkait potensi krisis ekonomi di negara-negara berkembang Asia. Bahkan, badan global itu menyebut krisis ini bisa jadi lebih parah dibandingkan tahun 2008 dan krisis saat pandemi Covid-19 pada 2020.

Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyatakan kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dapat mendorong timbulnya stagnasi global. Ini akan berdampak bagi negara-negara berkembang yang memiliki utang.

Asia Timur dan Tenggara akan mencatat tingkat pertumbuhan di bawah lima tahun sebelum pandemi. UNCTAD memprediksi Asia Timur tumbuh sebesar 3,3% tahun ini, dibandingkan dengan 6,5% tahun lalu.

Di Asia Selatan dan Barat, permasalahan utang yang menumpuk masih menjadi momok bagi kawasan itu. Sri Lanka telah jatuh ke dalam default negara, Afghanistan tetap dalam kesulitan utang, dan Turki serta Pakistan menghadapi kenaikan imbal hasil obligasi.

Australia

Krisis tenaga kerja yang sempat melanda sejumlah negara kini menghampiri Australia. Negara tetangga Indonesia itu kini dipusingkan oleh kurangnya pekerja untuk kembali menggenjot ekonomi selepas pandemi Covid-19.

Biang keroknya tak lain karena kebijakan Australia sendiri yang memberlakukan restriksi ketat di perbatasan selama 2 tahun pandemi Covid-19. Penutupan perbatasan itu rupanya tak hanya menahan penyebaran virus, tetapi juga memblokir akses ke pekerja potensial untuk negara tersebut.

Kini Australia akan melakukan berbagai cara agar mendapatkan pada pekerja kembali. Sejak September 2022, pemerintah Australia meningkatkan jumlah migrasi permanen menjadi 195.000 dari tahun keuangan ini, Jumlah ini meningkat 35.000 orang.

Pengusaha berharap mereka akan membantu mengisi kesenjangan dalam angkatan kerja, tetapi dengan hampir setengah juta lowongan di seluruh negeri dan tingkat pengangguran 3,4%, level terendah hampir 50 tahun.

Namun masalah tak berhenti di sana. Para ahli mengatakan sistem visa Australia sudah sulit dilalui para pekerja migran, bahkan sebelum pandemi.

Diketahui bahwa ratusan ribu orang menunggu aplikasi visa mereka diproses. Ini menciptakan disinsentif bagi pelamar baru yang sangat terampil, yang mungkin mendapatkan penawaran di tempat lain.

Para ahli mengatakan Australia harus mampu bersaing dengan Kanada dan Selandia Baru dalam hal pekerja terampil, tetapi ternyata tidak karena kerasnya kebijakan imigrasi Australia, serta sistem visa bisa sangat lambat, membuat berkurangnya para pekerja migran.

Eropa

Saat ini negara-negara di benua Eropa telah mengalami berbagai krisis akibat perang Rusia di Ukraina. Pekan lalu, ribuan warga Inggris turun ke jalan untuk berunjuk rasa atas krisis biaya hidup, ditandai dengan melonjaknya harga gas dan listrik, yang melanda negara tersebut.

Tak hanya itu, Inggris juga mengalami gelombang pasang tunawisma atau gelandangan di berbagai sudut kota di Inggris dalam beberapa bulan mendatang akibat meningkatnya biaya hidup.

Jerman juga bernasib sama. Regulator energi utama Jerman mengeluarkan peringatan mendesak kepada konsumen untuk menghemat lebih banyak gas jelang musim dingin. Peringatan ini muncul karena angka menunjukkan penggunaan gas berada di atas rata-rata.

Angka dari agensi menunjukkan konsumsi 483 gigawatt jam (GWh) sejak Senin, 19 September. Jumlah ini jauh di atas rata-rata 422 GWh untuk 2018 hingga 2021. Kepala Badan Jaringan Federal (BNetzA) Klaus Mueller mengatakan pengurangan setidaknya 20% akan diperlukan untuk menghindari kekurangan gas dan energi.

BNetzA juga mengatakan fasilitas penyimpanan gas Jerman penuh 91,5% menjelang musim dingin tetapi masih memerlukan lebih banyak penghematan. Krisis Jerman sendiri terjadi akibat Rusia menghentikan expor gasnya melalui dua jaringan pipa Nord Stream, yang belum lama ini mengalami kebocoran.

Hampir semua negara-negara Eropa lainnya mengalami hal yang sama, tetapi situasinya lebih berat dialami oleh Jerman, di mana negara ini sangat bergantung pada gas Rusia.

Terbaru, bank kedua terbesar Swiss, Credit Suisse, harga saham dan obligasinya terus merosot. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa krisis keuangan global sudah ada di depan mata dengan berkaca pada kasus Lehman Brothers di Amerika Serikat pada 2008.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Hot News! BBM Naik Hingga Menkeu Blak-Blakan Soal Resesi


(luc/luc)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading