PNS-Pekerja Swasta DKI Pulang Lebih Malam, Pemerintah Setuju?

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
Senin, 29/08/2022 16:20 WIB
Foto: Suasana lalu lintas kendaraan di Jalan tol Cawang-Grogol. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan angkat bicara soal wacana yang masih bergulir, yaitu usulan Polda Metro Jaya jam kerja lebih siang hingga malam di DKI Jakarta.  Polda Metro Jaya sendiri beralasan, usulan tersebut mempertimbangkan tingkat kemacetan di Jakarta yang coba diatasi dengan mengurangi kepadatan di jam-jam sibuk. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan tengah menunggu bentuk akhir kebijakan tersebut.

"Prinsipnya pengaturan jam kerja adalah domain perusahaan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pemerintah dalam hal ini hanya mengatur durasi/ lamanya waktu bekerja, agar pekerja terlindungi keselamatan dan kesehatan kerjanya," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (29/8/22).


Hingga kini, memang belum ada keputusan resmi terkait penerapan jam kerja siang hingga pulang malam. Namun, Anwar memberi pesan agar sebelum menjadi kebijakan maka perlu merembukkan dengan berbagai pihak.

"Adanya rencana kebijakan pemerintah DKI tersebut, sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan kalangan pengusaha, mengingat tidak semua usaha dapat dilakukan penyeragaman mengenai jam kerjanya," ujarnya.

Kalangan pengusaha juga mewanti-wanti penerapan rencana ini. Pasalnya akan menghadapi sejumlah tantangan, misalnya dukungan transportasi yang memadai. Pemerintah perlu menambah armada di jam-jam malam, di mana saat ini armada tersebut mulai berkurang.

"Kalau ditarik ke jam 12 masuk pertama, itu jam berapa balik ke sananya, jam 8. Apa siap Pemda menyiapkan transportasi dari awal sampai akhir, butuh dipikirkan," kata Nurjaman.

Selain itu, ada kekhawatiran dari pelaku usaha bahwa produktivitas karyawan bakal berkurang, di mana biasanya jam-jam malam hanya menyisakan sedikit tenaga untuk bekerja.

"Produktivitas berkurang, kedua tingkat kesehatan karyawan, ketiga gimana keamanan karyawan, gimana kenyamanan karyawan, itu perlu dipertimbangkan," katanya.


(dce)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Sengketa Pulau Tujuh, Gubernur Babel Gugat Mendagri