Sri Mulyani Minta Pertalite Dikendalikan Atau APBN Jebol!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengendalikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM jenis RON 90 atau Pertalite dan juga BBM Solar Subsidi. Hal ini supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami tekanan.

Seperti yang diketahui, konsumsi BBM Pertalite sampai pada Juli 2022 ini sudah mengkhawatirkan atau sudah menembus 16,8 juta Kilo Liter (KL) dari kuota yang ditetapkan tahun ini mencapai 23 juta KL. Artinya, kuota BBM Pertalite itu tersisa hanya 6,2 juta KL.

Sementara konsumsi BBM Solar Subsidi sampai pada Juli sudah mencapai 9,9 juta KL dari rencana kuota tahun ini sebesar 14,91 juta KL. Itu artinya kuota BBM Solar Subsidi tersisa 5,01 juta KL.

Baca: APBN Surplus, Sri Mulyani: Penarikan Utang Turun Tajam!

"Anggaran subsidi untuk minyak Pertalite, Solar itu kita akan menghadapi tekanan dari perubahan nilai tukar dan deviasi harga minyak serta volume yang meningkat. Makanya Pertamina diminta untuk mengendalikan agar APBN tak mengalami tekanan tambahan," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (11/8/2022).

Seperti yang diketahui, pemerintah sudah mengeluarkan dana subsidi untuk sektor energi dari APBN tahun 2022 senilai Rp 502,4 triliun. Itu artinya, jika ada tambahan kuota BBM Pertalite dan Solar Subsidi, akan ada tambahan subsidi energi dari yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mencatat sampai pada Juli 2022 ini, konsumsi BBM Pertalite mencapai 16,8 juta KL dari kuota tahun ini yang ditetapkan sebanyak 23 juta KL. Sementara konsumsi Solar Subsidi sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota 14,91 juta di tahun 2022 ini.

Baca: Alert! BBM Pertalite dan Solar Subsidi Habis Oktober Ini

Karena itu, tanpa adanya pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM, cukup sulit bagi perusahaan pelat merah tersebut menjaga pasokan yang tersisa. Irto pun mengusulkan agar aturan pembelian BBM dapat segera dijalankan. "Pengaturan BBM harus segera dilakukan," katanya.

Sementara, untuk Solar subsidi hingga Juli 2022 sudah mencapai 9,9 juta kilo liter (KL) dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta KL. Dengan begitu, maka sisa kuota Solar subsidi hingga Juli tinggal 5,01 juta KL.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 9BPH Migas), Saleh Abdurrahman memprediksi, jika tidak ada pengendalian kuota BBM Pertalite dan Solar Subsidi akan habis pada Oktober - November 2022 ini.

Baca: Kuota BBM Pertalite Kritis, Pemerintah Imbau Warga Berhemat!

Menteri ESDM, Arifin Tasrif memastikan akan selalu memenuhi kebutuhan BBM untuk masyarakat. Sekalipun di tengah kenaikan harga minyak internasional yang saat ini masih cukup tinggi.

Namun, disisi lain ia juga menyadari bahwa kuota Pertalite sampai Juli sudah mulai menipis. Oleh sebab itu, ia meminta agar masyarakat dapat berhemat dalam menggunakan BBM.

"Minyak harganya tinggi terus gak turun-turun jadi memang harus ada upaya upaya untuk efisiensi, masyarakat kita minta untuk supaya juga bisa hemat BBM," kata Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (11/8/2022).

Baca: Tahan Harga Pertalite Cs, Segini Kas Negara yang Dikuras!

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat kuota Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP yakni RO 90 atau Pertalite bisa habis pada Oktober atau November 2022 ini. Hal itu apabila tidak dilakukan pengendalian atas pembelian BBM tersebut.

"Kalau tidak dilakukan pengendalian, ya bisa begitu (habis) di antara Oktober-November," kata Salhe Abdurrahman Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/8/2022).

Sejatinya, salah satu upaya program pengendalian konsumsi BBM Pertalite dan Solar Subsidi adalah dengan mendaftarkan kendaraan melalui MyPertamina. Kelak, Pertamina akan menjaring kendaraan sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang berhak mengisi BBM Pertalite dan Solar Subsidi.

Baca: Catat! Kuota Pertalite Sisa 6,2 Juta KL, Solar 5,01 Juta KL

Adapun program pengendalian itu masih harus menunggu terbitnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

"Saat ini registrasi terus digencarkan. Kita harapkan revisi terbit bulan ini, jadi September mulai (pengendalian)," tandas Saleh.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sampai Mei, Konsumsi Pertalite Sudah Tersedot di Atas 50%