Mau DMO CPO Dicabut? Ini Syarat Dari Kemendag

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang akan mencabut kebijakan wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/ DMO) minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) disambut positif pelaku sektor sawit.

Lalu kapan DMO CPO akan dicabut oleh Kemendag? Staf Khusus Ekspor dan Perluasan Pasar Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan kebijakan tersebut bisa dicabut setelah harga minyak goreng dalam negeri terwujud. Jika pelaku industri minyak goreng bisa memastikan kesediaan dengan harga terjangkau, maka DMO bisa dicabut.

"Memang menteri berangan-angan untuk mencabut DMO, tetapi ada komitmen dari pelaku usaha. Ini ditunggu oleh Mendag, memastikan pasokan di dalam negeri ada dulu," kata Oke dalam Special Dialogue CNBC Indonesia, Senin (25/07/2022).

"Jadi kapan adalah setelah kepastian dari pelaku industri minyak goreng memastikan arahan presiden sediakan minyak goreng dengan harga terjangkau. Kalau itu sudah terwujud, tidak ada lagi DMO," tambahnya.

Pelaku usaha mendukung rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk menghapus kebijakan wajib memenuhi kebutuhan domestik minyak sawit mentah.

"Saya sepakat DMO dihapus dan ini akan direncanakan pak Mendag," kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga.

"DMO itu tergantung pada lokal. Masuknya ke distribusi lokal, jadi kalau dia distribusi lokal 1 dia bisa ekspor 7, nah mencari 1 ini bukan hal mudah," tambahnya.

Apalagi, ujar Sahat, tidak semua produsen CPO adalah eksportir CPO. Dan, banyak juga produsen CPO yang hanya memenuhi kebutuhan domestik.

"Karena itu kami setuju, hilangkan DMO. Ini menyangkut ratusan pemain dan ribet. Juga bukan baru ini melakukan DMO. Intinya 2, kita sedang peak production sehingga perlu percepat ekspor," kata Sahat.

Baca: Kemendag Beberkan Alasan Harga TBS Sawit Belum Sesuai Harapan

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Live Now! Kupas Tuntas Kebijakan Kelapa Sawit di RI