Masih Punya Banyak PR di Bidang Pangan, RI Aman dari Krisis?

Maesaroh, CNBC Indonesia
22 June 2022 18:15
Presiden Joko Widodo secara langsung meninjau panen dan tanam padi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 29 April 2021.  (Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)
Foto: Presiden Joko Widodo secara langsung meninjau panen dan tanam padi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 29 April 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

Bustanul mengatakan strategi intensifikasi memang sudah mulai menunjukkan hasil. Namun, strategi tersebut hanya berhasil untuk beberapa komoditas saja seperti padi.  Produktivitas padi pada 2021 tercatat 5,23 ton per hektar, meningkat dari 1,96 ton per hektar pada 2020.

"Perlu dilakukan intervensi lebih detail pada setiap komoditas pangan. Perlu juga peningkatan produktivitas jagung di hulu dan integrasi dengan industri pakan ternak. Juga, perbaikan produksi kedelai kualitas tinggi," tutur Bustanul, kepada CNBC Indonesia.

Dalam APBN 2022, pemerintah menetapkan sejumlah target untuk menjaga kedaulatan pangan. Di antaranya adalah produksi padi sebanyak 55,2 juta ton, produksi jagung sebanyak 20,1 juta ton, produksi daging sapi dan kerbau sebanyak 0,44 juta ton.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah merencanakan sejumlah langkah seperti pembangunan jaringan irigasi seluas 5.000 hektare, pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 39 unit dan pembangunan bendungan baru sebanyak 5 unit, serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 hektare.
Pemerintah juga akan mengembangkan 200 unit lumbung pangan dan 90 balai benih oleh daerah.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi mengingatkan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan bukanlah solusi terbaik untuk meningkatkan ketahanan pangan mengingat terbatasnya jumlah lahan yang tersisa serta potensi rusaknya lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Azizah mengatakan pemerintah sebaiknya tidak mengulang kesalahan dengan menciptakan program pencetakan sawah secara masif seperti pada Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah yang pernah dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

Pemerintah sebaiknya lebih fokus meningkatkan kapasitas petani dengan melalui pelatihan, penyuluhan dan bimbingan soal penggunaan alat-alat pertanian yang lebih efisien dan pembaharuan metode tanam.

"Investasi untuk peralatan pasca panen seperti mesin pengering juga penting demi meningkatkan kualitas beras yang kini menjadi makanan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia," tutur Azizah, kepada CNBC Indonesia.

Pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana memberikan petani akses permodalan yang skema pembayarannya ramah terhadap kegiatan bercocok tanam mereka.

Memastikan akses petani terhadap input pertanian berkualitas juga sangat penting, misalnya melalui skema Kartu Tani dan memastikan distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran dan harga pupuk subsidi bisa tetap terjangkau.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(mae/mae)
[Gambas:Video CNBC]


Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular