Geger Jokowi Larang Ekspor CPO, Beneran Bikin Migor Turun?

Damiana Cut Emeria, CNBC Indonesia

11 May 2022 06:45

Direktur Eksekutif Centre for Strategig and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, pelarangan ekspor CPO dan turunannya minim perhitungan, tanpa timbang menimbang biaya ekonomimya.

Padahal, ujar dia, intervensi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan jika terjadi kegagalan di pasar. Terutama menyangkut bahan pangan pokok seperti minyak goreng.

"Karena itu, harus mempertimbangkan dua hal, yaitu akibatnya serta mekanisme dan kemampuan implementasi. Pelarangan CPO ini tidak memperhitungkan biaya yang akan ditanggung perekonomian," kata Yose kepada CNBC Indonesia, Selasa (10/5/2022).

Dimana, ekspor CPO dan turunannya adalah penyumbang devisa terbesar dan sumber penerimaan negara yang signifikan.

"Mungkin ini akan berhasil menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri. Tapi, bisa dibayangkan berapa pemasukan negara yang hilang akibat 36 juta ton ekspor per tahun tak lagi dapat dilakukan?," tukasnya.

Baca:

Cek! Ini Syarat dari Jokowi Agar Larangan Ekspor CPO Dicabut

Larangan ini pun, imbuh dia, telah mengganggu ketenangan sumber pendapatan petani sawit.

"Dan, larangan ini menjadi preseden buruk untuk ketahanan pangan di tengah instabilitas akibat perang Ukraina-Rusia. Pelarangan ini bisa ditiru negara lain sehingga bisa memicu krisis pangan seperti tahun 2007-2008, di tengah kepresidenan Indonesia di G20," jelas Yose.

Belum lagi, senada dengan Tungkot, Yose menambahkan, potensi meningkatnya penyelundupan akibat menutup keran ekspor tidak bisa diabaikan.

"Padahal, sejumlah kebijakan pemerintah sebelumnya sudah memperbaiki keadaan. Meski harga minyak goreng memang masih tinggi. Tapi ketersediaan adalah hal utama perlu dijaga. Percuma ditetapkan harga rendah jika pasokan tak mencukupi," kata Yose.

Terkait praktik oligopolistik di industri sawit nasional, lanjut dia, pemerintah hanya perlu menerapkan pengaturan persaingan usaha yang lebih ketat.

"Larangan ekspor tidak akan efektif jjika digunnakan dalam rangka menghadapi praktik oligopolistik dan kartel. Dan, mengharapkan satu larangan ekspor untuk mencapai berbagai target adalah mustahil dan merugikan Indonesia," kata Yose.