Barang-barang Makin Mahal, Masih Pada Mau Belanja...?

Maesaroh, CNBC Indonesia

01 April 2022 16:54

Foto: Suasana Great Western Grand Serpong Mall di kawasan Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (25/1/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga barang-barang diperkirakan masih bergerak naik bulan ini. Kenaikan didorong oleh meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kenaikan harga Pertamax, tingginya harga komoditas pangan dan energi di tingkat global, serta datangnya bulan Ramadan. Kenaikan barang-barang ini dikhawatirkan bisa mengganggu daya beli masyarakat dan mengancam pemulihan ekonomi Indonesia.

Roy Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), mengatakan pemerintah memang tidak menaikkan PPN untuk sembako seperti beras dan gula. Namun, barang-barang olahan pabrik seperti minyak goreng tetap akan terimbas kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%.

Roy Mandey memperkirakan kenaikan PPN akan berimbas pada 30.000 barang yang ada di ritel. Juga, membuat masyarakat akan menahan pengeluarannya untuk belanja.

"Otomatis akan ada penahanan belanja. Ini kan pandeminya belum selesai sehingga masih ada lapisan masyarakat yang menahan belanja. Kalaupun belanja, market size nya tidak akan setinggi sebelum pandemi," tutur Roy Mande, dalam acara Power Lunch CNBC TV, Jumat (1/4/2023).

Baca:

Benarkah Inflasi Bisa Tembus 5% Gegara Tarif PPN Naik?

Roy mengingatkan perang Rusia-Ukraina dan kenaikan harga pangan dan energi di tingkat global juga membuat sebagian masyarakat akan khawatir. Mereka kemungkinan akan memilih saving daripada belanja.

"Ada kekhawatiran sehingga konsumsi bisa tertekan padahal konsumsi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Baca:

Jelang Ramadan, Jangan Kaget Harga Barang Naik Gila-gilaan!

Roy menambahkan kenaikan PPN menjelang Ramadan tidak tepat karena bisa mengganggu laju konsumsi Lebaran yang biasanya sangat tinggi. Sebagai catatan, konsumsi biasanya akan melambung selama periode Lebaran karena tingginya permintaan barang dan jasa. Konsumsi juga menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 56%.

"Memang setelah Lebaran masih ada peningkatan belanja di akhir tahun tapi hanya 40-50% dari belanja selama Lebaran," ujar Roy.

Kepala ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan kenaikan harga barang akan berpengaruh kepada masyarakat bawah. Karena itulah, pemerintah diharapkan bisa mempercepat realisasi bantuan sosial untuk menjadi buffer bagi kenaikan harga-harga.

"Daya beli masyarakat pasti terpengaruh jadi kalau pemerintah kasih subsidi yang berlanjut ke masyarakat bawah, ini akan menolong. (Bansos)Tinggal diberikan dengan front load, ini menjaga daya beli masyarakat," tutur Andry, kepada CNBC Indonesia.

Baca:

Harga Pertamax Naik, Bernarkah Efek ke Inflasi Minim?

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 414 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional di mana Rp 154,8 triliun akan dimanfaatkan untuk perlindungan masyarakat. Anggaran perlindungan masyarakat di antaranya dipakai untuk pemberian bansos tunai kepada 10 juta Kepala Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp 200.000 selama 6 bulan.

Andry menambahkan pemerintah mungkin akan mempertahankan harga Pertalite dan Premium. Langkah tersebut diambil untuk menahan semakin melonjaknya inflasi dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi domestik.

"Penyesuaian harga BBM akan memberi second-round effect ke harga barang-barang lain," ujar Andry dalam Macro Brief Bank Mandiri.

Andry menjelaskan kenaikan harga komoditas membuat penerimaan negara membaik sehingga pemerintah bisa memanfaatkannya untuk menambah bansos.
Pemerintah juga bisa mengalihkan belanja lain ke belanja subsidi sehingga dampak kenaikan harga-harga bisa dimitigasi lebih baik.

Baca:

Jokowi Tiba-tiba Kaget saat Bagikan BLT Rp 1,2 Juta, Kenapa?

Kepala ekonom BCA David Sumual mengatakan daya beli masyarakat sudah mulai pulih setelah dihantam pandemi Covid-19. Salah satu buktinya adalah pertumbuhan kredit yang membaik.

Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan kredit di Februari 2022 tercatat 6,33%, naik dibandingkan Januari 2022 (5,5%). Namun, dia mengatakan daya beli masyarakat bisa berdampak akibat kenaikan harga-harga barang, terutama minyak goreng.

David menambahkan pemerintah bisa memberikan bantuan lebih kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng dengan cara memberikan bantuan langsung ke orang bukan barang. Seperti diketahui, pemerintah akan memberikan subsidi kepada minyak goreng curah sehingga harga komoditas tersebut akan dijual dengan harga Rp 14.000 per liter.

Baca:

Migor, Cabai Merah, & Telur Kompak Naik Harga di Bulan Maret

"Mungkin perlu tambahan buffer untuk masyarakat kelas menengah bawah yang terdampak kenaikan harga, seperti kenaikan harga minyak goreng. Akan lebih bagus jika diberikan langsung," tuturnya.

Dia menambahkan Pemerintah juga bisa mempercepat penyaluran bansos tahun ini, terutama menjelang Lebaran di mana permintaan barang akan meningkat. Sebagai catatan, pemerintah di tahun 2005 menyalurkan Bnatuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM menjelang Lebaran yang mendongkrak konsumsi.

"Frontloading bansos bisa meningkatkan daya beli terutama untuk menghadapi Hari Raya. Itu sangat baik untuk mendorong daya beli." imbuhnya.

Baca:

Keruh! Ini yang Bikin Kisruh Migor RI Makin Kusut

David mengatakan kenaikan harga komoditas menjadi berkah bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang mengandalkan komoditas sebagai penggerak pendapatan, seperti Sumatera dan Kalimantan. Namun, di sisi lain, ada wilayah yang mengandalkan sektor pariwisata dan masih terdampak pandemi. Karena itulah, bansos tetap diperlukan masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, bulan lalu, mengatakan pemerintah merencanakan akan ada bantuan tambahan untuk menambah daya beli masyarakat. "Kenaikan komoditas ini langsung di pass-over ke masyarakat, konsumsi akan langsung jeblok. Untuk itu, akan ada tambahan bansos. Kami baru rapat, akan dipercepat," kata Sri Mulyani dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/3/2022).

Sebagai catatan, pada periode 2005-2013, pemerintah memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bagian dari mitigasi kenaikan harga BBM.

SMERU Research Institute dalam laporan Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia menunjukkan BLT banyak dimanfaatkan untuk konsumsi langsung. Pencairan BLT 2005 tahap pertama berdekatan dengan Lebaran, sebagian besar penerima menggunakannya untuk membeli pakaian.

Untuk BLT yang dicarikan pada 2008, masyarakat banyak memanfaatkannya untuk konsumsi dan bayar utang, mayoritas responden, ongkos transportasi dan biaya sekolah.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Perlukah Bansos Tambahan?

Pages