Sstt.. Xi Jinping Sudah Minta 'Jatah' Batu Bara RI!

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
13 January 2022 18:55
China Sampai Malaysia Masih 'Kecanduan' Batu Bara RI, Ini Buktinya! Foto: Infografis/ China Sampai Malaysia Masih 'Kecanduan' Batu Bara RI, Ini Buktinya!/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhirnya membeberkan sejumlah negara yang telah mengirimkan pernyataan dan meminta Pemerintah Indonesia untuk membuka kembali keran ekspor batu bara yang ditutup sejak 1 Januari 2022 lalu.

Tidak hanya Jepang, Korea Selatan, maupun Filipina yang sudah mempublikasikan permintaannya agar RI kembali membuka keran ekspor batu bara, namun masih ada sejumlah negara lainnya yang meminta hal serupa. Sejumlah negara tersebut antara lain Malaysia dan juga China.

"Koordinasi dengan antar K/L (Kementerian/Lembaga) dengan stok yang tersedia yang bisa diberikan pemanfaatan untuk negara dan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan negara sahabat. Rata-rata teriak semua, Malaysia, Filipina, Korea, China, Jepang, semua menyampaikan keprihatinannya dan minta bantuan kita," paparnya saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (13/01/2022).

Dia menyebut, berdasarkan hasil koordinasi dengan PT PLN (Persero) kemarin, Rabu (12/01/2022), pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN sudah aman untuk 15 hari operasi (HOP) atau 20 HOP untuk PLTU berjarak jauh dan kritis.

"Dari hasil terakhir kemaren sore/malem ada statement dari PLN, PLN merasa sudah bisa meyakinkan dan kontraknya sudah di-closed," tuturnya.

Dengan amannya stok batu bara untuk pembangkit listrik PLN ini lah, maka berdasarkan hasil rapat koordinasi Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan sejumlah menteri terkait dan juga pelaku usaha pertambangan batu bara dan PLN, kemarin, Rabu (12/01/2022), maka diputuskan bahwa larangan ekspor batu bara belum sepenuhnya dicabut.

Namun demikian, karena dengan pertimbangan stok dalam negeri yang sudah dalam kondisi aman berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading (muatan) batu bara per tanggal 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya, akan dilepas untuk melakukan ekspor.

Adapun keputusan ini diambil guna mencegah terjadinya kebakaran jika batu bara terlalu lama dibiarkan.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menko Luhut terkait larangan ekspor batu bara dan pemenuhan batu bara PLN, kemarin, Rabu (12/01/2022).

"Atas laporan dari PLN serta masukan dari berbagai K/L (Kementerian/Lembaga), dalam rakor ini diambil beberapa keputusan sebagai berikut, satu, mengingat stok dalam negeri yang sudah dalam kondisi aman berdasarkan laporan dari PLN, maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per tanggal 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya akan di-release untuk melakukan ekspor. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya kebakaran jika batu bara tersebut terlalu lama dibiarkan. Namun perusahaan-perusahaan batubara yang mensuplai untuk kapal-kapal tersebut akan dikenakan denda berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021 jika belum memenuhi kewajiban DMO dan/atau kontrak kepada PLN di tahun 2021," jelas pernyataan Kemenko Marves, Kamis (13/01/2022).

Dalam rakor tersebut, disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bahwa dengan dukungan pemerintah dan para pemangku kepentingan, telah berhasil dilakukan tindakan intervensi untuk memastikan stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman.

PLN melaporkan status stok batu bara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 hari operasi (HOP) atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 HOP.

Selain itu, hasil rakor pun memutuskan beberapa poin lainnya, antara lain:

Untuk ke depannya, perusahaan batu bara yang akan melakukan ekspor diwajibkan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah sebagai berikut:

a. Pertama, untuk perusahaan batu bara yang telah memenuhi kontrak penjualan kepada PLN dan kewajiban DMO-nya 100% di tahun 2021, maka akan diizinkan untuk memulai ekspor di tahun 2022.

b. Kedua, untuk perusahaan batu bara yang telah memiliki kontrak dengan PLN namun belum memenuhi kewajiban kontraknya dan DMO untuk tahun 2021, maka harus memenuhi kewajiban denda sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021. Nilai perhitungan denda akan diberlakukan sejak Kepmen tersebut keluar.

c. Ketiga, untuk perusahaan batu bara yang spesifikasi batu baranya tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan batubara PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada tahun 2021, juga akan dikenakan denda dengan mekanisme yang sama sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021, berdasarkan volume alokasi DMO yang diberikan kepada masing-masing perusahaan tersebut.

Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan DMO dan kontrak PLN pada tahun 2021 untuk masing-masing perusahaan batu bara, sebagai dasar perhitungan pada poin tersebut di atas.

Dalam Rakor yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bakamla, serta beberapa petinggi lembaga pemerintahan lainnya tersebut, Menko Luhut mengingatkan semua pihak untuk bergerak mengawasi dan memastikan pelaksanaannya di lapangan.

"Saya minta betul-betul diawasi bersama supaya ini juga bisa menjadi momen untuk kita semua memperbaiki kondisi tata kelola di dalam negeri dan hal-hal seperti ini tidak perlu terulang lagi di kemudian hari," tegas Menko Luhut.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Jreng! Filipina Ikut Desak RI Cabut Larangan Ekspor Batu Bara


(wia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading