Potret Tumpukan Batu Bara di Pelabuhan Saat Ekspor Disetop
Pemerintah memutuskan untuk menyetop ekspor batu bara pada 1-31 Januari 2022 guna menjamin keamanan pasokan listrik dalam negeri.
Pekerja melakukan bongkar muat batu bara di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/1/2022). Pemerintah memutuskan untuk menyetop ekspor batu bara pada 1–31 Januari 2022 guna menjamin terpenuhinya pasokan komoditas tersebut untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN dan Independent Power Producer (IPP) dalam negeri. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Pelarangan itu demi kebutuhan pasokan batu bara untuk kebutuhan listrik PLN. Yang mana, PLN membutuhkan sebanyak 20 juta ton batu bara untuk membuat ketersediaan batu bara di pembangkit listrik dalam kondisi aman dengan minimal 20 hari operasi di bulan Januari 2022. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut listrik 10 juta pelanggan terancam padam bila pasokan batu bara tak dipenuhi. Sebanyak 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berdaya 10.850 Megawatt (MW) hampir byarpet akibat pasokan batu bara yang kritis. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Sejatinya, para perusahaan pertambangan batu bara memiliki kewajiban menyetor batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sebanyak 25% dari hasil produksi pertambangannya. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 139.K/HK.02/MEM.B/2021. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Sayangnya kewajiban itu urung dilaksanakan oleh perusahaan batu bara. Dari catatan Kementerian ESDM, yang seharusnya pasokan batu bara penugasan dari pemerintah pada Januari 2022 sebesar 5,1 juta ton, hanya terpenuhi 35 ribu ton saja atau kurang dari 1%. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Dari permasalahan itu, menjadi bukti nyata bahwa RI masih tersandera batu bara. Kebutuhan akan batu bara masih menjadi yang paling kritikal di tengah upaya pemerintah menggenjot penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Pengamat Kelistrikan yang juga Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyampaikan bahwa dengan adanya kendala pasokan batu bara, menunjukan bahwa Indonesia masih bergantung kepada batu bara. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Fabby mencatat, dengan porsi bauran batu bara atau PLTU yang mencapai 65% dari total kapasitas pembangkit, akan terjadi peningkatan permintaan batu bara hingga tahun 2030. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan transisi energi, maka pemerintah harus membenahi kebijakan harga energi dan memberikan disinsentif kepada energi fosil. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
as a preferred
source on Google