RI Gelontorkan Subsidi Rp3,6 T Buat Minyak Goreng, Awas WTO!

News - Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
05 January 2022 18:00
Ratusan warga antre untuk mendapatkan minyak curah kemasan di salah satu pasar di Jakarta, Jumat (26/11/2021). Program yang dilakukan oleh Pasar Jaya berkerja sama dengan Bank DKI berupa Rp. 20.000 ribu subsidi mendapatkan 2 liter + bonus 1 liter minyak curah. Sebelumnya, warga harus menginstal aplikasi Jakone  dan mengikuti persyaratan yang tertera di aplikasi. 
Suherman salah satu pedagang gorengan mengatakan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp3,6 triliun untuk menutup selisih harga minyak goreng yang ditetapkan dengan HET Rp14.000 per liter untuk menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, pemerintah menetapkan harga minyak goreng di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia adalah Rp14.000 per liter. Ketentuan tersebut akan diberlakukan selama 6 bulan dan bisa diperpanjang, setelah evaluasi bulan Mei nanti. 

"Sesuai arahan bapak Presiden terkait penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dalam sidang kabinet 30 Desember 2021. Harga di tingkat konsumen Rp14.000 per liter. Volume selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter dan dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga dan PPN sebesar Rp3,6 triliun," kata Airlangga dalam jumpa pers, Rabu (5/1/2022).


Kebutuhan dana itu akan memanfaatkan anggaran BPDPKS yang berasal dari pungutan ekspor. 

"BPDPKS dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dalam rapat tadi, akan disiapkan aturan terkait HET dari BPDPKS, perjanjian kerja sama dengan PKS dan penetapan surveyor independen.

Menkeu menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga. Dan ini adalah adopsi peraturan Ditjen Pajak dan lembaga lain dukungan termasuk Kemenperin terkait SNI," kata Airlangga.

Awas Kena WTO

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan pemerintah bisa membantu mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terpengaruh lonjakan harga minyak goreng. Caranya dengan memberikan subsidi langsung dengan menggunakan dana APBN.

"Tapi, subsidi harus langsung kepada konsumen yang berpenghasilan rendah. Bisa dengan kartu. Jangan diberikan subsidi kepada produsen, apalagi menggunakan dana BPDPKS. Nanti bisa-bisa kita diajukan ke WTO, jadi malapetaka," kata Sahat.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Misterius! Pasokan Ditambah, Stok Migor di Pasar Masih Langka


(dce/dce)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading