Blok Masela 'Drama' Lagi, Shell Tak Dapat Investor Pengganti

Jakarta, CNBC Indonesia - Drama pengelolaan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela kembali hadir. Yang terbaru, Shell Upstream Overseas Services Limited (Shell) anak usaha dari Royal Dutch Shell tak kunjung mendapatkan investor pengganti atau pembeli hak partisipasi sebesar 35% miliknya.

Alhasil, rencana Shell untuk hengkang dari Indonesia di Blok Masela itu masih tertahan hingga sekarang ini. Lalu apa alasannya?

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Tugas Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Fatar Yani Abdurrahman membeberkan bahwa Shell masih kesulitasn mencari investor untuk membeli divestasi saham 35% di Blok Masela itu.

"Asetnya dianggap tidak kompetitif, karena adanya syarat green energy sekarang ini," terang Fatar kepada CNBC Indonesia, Kamis (30/12/2021).

Fatar Yani membaca bahwa sebagai syarat green energy rencana pengembangan atau Plant of Development (PoD) di Blok Masela harus memasukan fasilitas penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon atau akrab disapa CCUS.

"Kalau kita baca secara tidak langsung kan menjadi syarat," terang Fatar Yani

Sayangnya Fatar tidak menjelaskan detil aset-aset apa saja yang dianggap tidak kompetitif dan tidak masuk kriteria green energy. Namun, kata dia, selain aset Liquifed Natural Gas (LNG) yang rencananya akan dibangun di on shore atau darat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku itu katanya juga tidak kompetitif.

"Inpex juga melihat LNG ke depannya tidak kompetitif. Jadi produk LNG-nya juga mesti green. Makanya mereka mengajukan CCS/CCUS itu untuk revisi PoD," ungkap Fatar Yani.

Seperti diketahui sebelumnya, Shell memang memiliki rencana untuk hengkang dari Blok Masela ini. Alasannya lebih kepada investasi di Indonesia kurang menguntungkan ketimbang melihat dari global portfolio Shell di seluruh dunia yang lebih menguntungkan.

Saat ini Shell adalah pemilik hak partisipasi di Blok Masela sebesar 35%. Sisanya 65% dimiliki oleh Inpex Masela. Lapangan Abadi ini memiliki nilai investasi senilai US$ 19,8 miliar, yang ditargetkan memproduksi sebanyak 1.600 juta kaki kubik per hari (mmscfd) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa) dan gas pipa 150 mmscfd serta 35.000 barel minyak per hari.

Sejatinya kisah perjalanan Blok Masela ini teramat panjang. Bolak-balik revisi PoD itu sudah terjadi sejak lama.

Operator Blok Masela, Inpex dan Shell menerima kontrak bagi hasil (PSC) selama 30 tahun untuk mengoperasikan blok yang sudah dicanangkan dari zaman pemerintah di 1998 dan kemudian melakukan kegiatan eksplorasi hingga 2000, ketika mereka menemukan ladang gas Abadi yang diperkirakan akan menampung 6,97 triliun kaki kubik (tcf) gas.

Setelah penemuan itu, Inpex kemudian menyerahkan PoD pertama di 2008 ke regulator hulu migas yakni BP Migas, yang sekarang telah berganti nama jadi SKK Migas. Pada Desember 2010, pemerintah menyetujui PoD pertama, yang mengajukan adopsi Floating LNG (gas alam cair) atau singkatnya sebuah pabrik lepas pantai dengan kapasitas pemrosesan tahunan 2,5 juta ton.

Namun, lima tahun setelah mengikuti penemuan cadangan gas tambahan di blok ini, Inpex meminta untuk merevisi kapasitas produksi tahunan PoD-nya dari 2,5 juta ton menjadi 7,5 juta ton.

Di tahun 2016, Pemerintah meminta Inpex dan Shell untuk mengubah rencana pengembangan LNG dari yang sebelumnya di laut menjadi ke darat. Atas perubahan itulah investasi LNG Masela itu kemudian menjadi bengkak atau saat ini ditetapkan mencapai US$ 19,8 miliar. Sementara jika di laut diperkirakan investasinya mencapai US$ 14 - US$ 15 miliar.

SKK Migas awalnya menetapkan untuk menyetujui revisi PoD, tetapi kemudian gugus tugas tersebut menerima perintah dari Presiden Joko Widodo pada 2016 untuk mengubah rencana offshore (laut) ke onshore (darat), karena opsi yang terakhir dinilai akan memiliki dampak ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat Maluku, terutama untuk Kepulauan Aru.

Alhasil pada tahun 2019-2020, pemerintah memutuskan untuk menetapkan pengembangan kilang LNG Masela di darat!