Jamaah RI Boleh Umrah, Siapin Kocek Biaya Bisa Bengkak nih!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Arab Saudi bakal mengizinkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk pergi umrah. Namun, untuk tanggal pastinya belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap pematangan.

Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data jamaah.

"Dalam beberapa hari terakhir ada edaran dari Dirjen PHU [Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah] tentang pengumpulan data, kami dukung kegiatan tersebut karena penting untuk melihat peta berapa jamaah yang tertunda dan statusnya gimana? apa sudah vaksin belum sehingga bisa memprioritaskan jamaah yang sudah terdaftar untuk berangkat," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (12/10/21).

Bagi jamaah yang akan berangkat umrah, maka perlu menyelesaikan beberapa syarat administrasi, termasuk dalam hal vaksinasi.

Baca: Umroh Mau Dibuka Lagi, Agen Travel Banyak Kesulitan Uang!

Walau tidak menutup kemungkinan jumlah jamaah yang akan berangkat berkurang dari yang semestinya umrah pada awal tahun lalu.

"Jemaah tertunda 62 ribu orang dan ada data yang diminta, berapa dari mereka yang membatalkan, itu nggak menutup kemungkinan dengan masa tunggu 2 tahun banyak yang sudah membatalkan juga, walau nggak semua bisa dibatalkan karena banyak dari dana mereka yang sudah dibayar ke pihak ketiga, misal deposit airlines, deposit hotel, deposit transportasi, dan lain-lain," sebut Firman.

Ia menyebut sudah banyak jamaah yang menghubungi kapan pemberangkatan selanjutnya direncanakan.

Namun semua masih menunggu kebijakan pasti dari pemerintah. Dia mengatakan dapat dipastikan jamaah-jamaah tersebut harus memenuhi kewajiban vaksinasi dulu.

"Masalah vaksinasi, kita masih banyak yang menggunakan Sinovac, Sinopharm dan di Saudi nggak termasuk yang direkomendasikan walau Konsul haji (bilang) bisa dengan tambahan booster, makanya saat ini komunikasi aktif dengan Kemenkes untuk memastikan kesediaan booster untuk calon jamaah yang akan berangkat," sebutnya.

Mengenai biaya, sebelum pandemi Covid-19, biaya umrah lebih murah, namun setelah diizinkan pada November tahun lalu, biayanya membengkak karena kebutuhan protokol kesehatan.

"Sebelum pandemi biayanya Rp 20 juta, ketika uji coba November sampai Februari naik jadi Rp 26 juta. Kita harap Rp 26 juta cukup bisa menjalankan umrah yang aman dengan standar pelayanan minimal," kata Firman.

Baca: Jamaah RI Sudah Bisa Umroh, Kapan Waktunya?

Demi menekan biaya, Amphuri berharap kebutuhan administrasi diminimalisir, salah satunya dalam hal karantina. Pihaknya kini tengah membangun komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satgas Covid agar kebijakan karantina khusus jamaah yang pulang dari tanah suci dikecualikan.

"Jadi nggak perlu di hotel, cukup dengan karantina mandiri, karena jamaah umroh dengan monitoring lengkap, detil dari Kementerian terkait di Saudi juga ketat, pulang PCR kembali. Insya Allah dengan monitor ketat segala macam, mereka confidence dengan kondisi aman dan selamat," ujarnya.

Jika peraturan serupa diterapkan dengan WNA yang akan masuk ke Indonesia maka terasa berat dalam hal biaya. Seperti diketahui, WNA yang masuk ke wilayah Indonesia harus menjalani isolasi mandiri di tempat yang telah ditunjuk.

"Kalau beban karantina timbul biaya-biaya baru yang akan jadi beban mereka. Kita harap bisa dikecualikan tetap karantina tapi mandiri di rumah masing-masing, jadi nggak terbebani biaya."

"Jangan sampai sudah sabar dua tahun tapi terkendala penambahan biaya akibat prokes karantina dan itu sangat disayangkan. Kita harap mereka bisa berangkat prioritas dengan biaya tambahan yang nggak berlebihan," sebutnya.

Baca: Umroh Dibuka Lagi, Siap-Siap Biaya Bisa Bengkak!

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kabar Gembira! Jamaah Indonesia Akhirnya Bisa Umrah Lagi