Sederet Ancaman Ekonomi RI di 2022, Awas Ada 'Bom Waktu'!
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
16 August 2021 09:05
Dalam KEM PPKF 2022, pemerintah menjelaskan bahwa dalam jangka menengah, risiko-risiko pengelolaan utang akan terus dijaga capaiannya agar mampu mencapai tujuan pengelolaan utang pada target biaya dan risiko yang optimal.
Caranya, dengan menjaga target risiko nilai tukar melalui rasio utang dalam mata uang asing terhadap total outstanding utang maksimal 35%.
Kemudian, risiko tingkat bunga (interest rate risk) melalui rasio utang dengan tingkat bunga tetap terhadap total outstanding utang minimal 80%.
Adapun dalam mengantisipasi risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) beberapa upaya akan dilakukan pemerintah. Di antaranya rasio utang yang jatuh tempo dalam satu tahun terhadap total outstanding utang maksimal sebesar 12,5%.
Kemudian rata-rata jatuh tempo (average time to maturity) utang sebesar minimal 7 tahun.
"Memperhatikan risiko-risiko dimaksud, pengelolaan utang secara berkelanjutan dilakukan secara prudent dan dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal dan kesinambungan fiskal," jelas pemerintah.
Pada 2022, pemerintah akan menetapkan beberapa kebijakan pengelolaan utang prioritas. Kebijakan dan strategi yang ditempuh.
Pertama, mengutamakan sumber utang domestik untuk pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
Kedua, mengelola risiko dan biaya utang secara prudent melalui pengendalian porsi penerbitan utang valas dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar, prioritas penerbitan utang pada tingkat bunga tetap dan utang tenor menengah ke panjang (lengthening duration) dengan tetap memperhatikan cost efficiency.
Ketiga menjaga ketersediaan instrumen-instrumen benchmark, diverifikasi instrumen utang dan upaya mendorong likuiditas di pasar, dan memperluas basis investor.
Keempat, melakukan pengelolaan portofolio dengan memanfaatkan instrumen lindung nilai maupun mekanisme liabilities management lainnya.
Serta, kelima menjaga sustainabilitas fiskal dengan cara menjaga level aman rasio debt to GDP di bawah 60% sesuai UU Keuangan Negara dan mengupayakan penurunan dalam jangka menengah.
(mij/mij)[Gambas:Video CNBC]
Pages
Most Popular