Jakarta, CNBC Indonesia - Tensi politik di Malaysia belakangan mendidih. Semua berawal dari kekecewaan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah terhadap pernyataan Menteri Kehakiman Takiyuddin Hasan dalam sidang khusus dengan parlemen pada 26 Juli 2021.
Ketika itu, Takiyuddin mengungkapkan kalau pemerintah telah mencabut semua peraturan terkait status darurat Covid-19 per 21 Juli 2021. Padahal, Juru Bicara Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan, kekuasaan untuk mengubah dan mencabut peraturan termasuk status darurat Covid-19 yang dijadwalkan berakhir 1 Agustus 2021, merupakan hak prerogatif raja.
"Yang di-Pertuan Agong ingin menegaskan bahwa pernyataan menteri dalam sidang 26 Juli itu tidak tepat dan menyesatkan anggota DPR," kata Ahmad Fadil.
Menurut dia, tindakan pemerintah tidak menghormati rule of law yang diamanatkan dalam Rukun Negara. Selain itu, langkah pemerintah juga bertentangan dengan fungsi dan hak prerogatif Raja Malaysia sebagai kepala negara yang diatur dalam UUD.
Pernyataan dari Istana Negara sontak membuat sidang yang berlangsung pada hari itu memanas hingga diskors. Pemicunya adalah pernyataan Wakil Ketua DPR Mohd Rashid Hasnon yang menilai pernyataan dari Istana Negara "hanya siaran pers", sehingga memicu kritik keras dari anggota parlemen yang hadir.
"Itu bukan hanya siaran pers. Itu adalah pernyataan yang dirilis langsung oleh Istana Negara. Jangan mengolok-olok pernyataan Raja," ujar pemimpin oposisi yang juga anggota DPR dari Pakatan Harapan Anwar Ibrahim seperti dikutip The Edge Markets.
Situasi bertambah rumit lantaran pada hari yang sama muncul pula pernyataan dari Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ia mengklaim 40 anggota DPR dari Barisan Nasional (UMNO, MCA, MIC dan PBRS) solid mendukung pemerintahan PM Muhyiddin.
"Anggota parlemen BN secara aklamasi mendukung pemerintah yang dipimpin oleh Muhyiddin dan setuju dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk memprioritaskan penanganan masalah dan kesejahteraan rakyat," ujar Ismail Sabri sebagaimana dilaporkan Free Malaysia Today.
Ia mengatakan, keputusan itu diambil usai pertemuan antara 40 anggota parlemen dari BN. BN memiliki 42 anggota parlemen dengan perincian 38 dari UMNO, dua dari MCA, dan masing-masing satu dari MIC dan PBRS.
Kendati demikian, muncul pertanyaan usai dukungan ini. Sebab, banyak anggota UMNO yang bilang Muhyiddin harus mengundurkan diri. Tidak terkecuali Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ia juga menginstruksikan semua anggota parlemen partai menarik dukungan mereka terhadap PM Muhyiddin. Bahkan, politikus senior UMNO Tengku Razaleigh Hamzah telah keluar dari kubu pemerintah di Dewan Rakyat.
Halaman 2>>>
Gejolak politik lantas berlanjut ke jalanan. Ratusan massa menggelar aksi di Kuala Lumpur, Sabtu (31/7/2021). Mereka mendesak PM Muhyiddin mundur lantaran gagal dalam menekan lonjakan kasus Covid-19.
Para demonstran menggunakan pakaian serba hitam. Ada pula massa yang menggelar aksi teatrikal dengan kain kafan sebagai bentuk protes atas kasus kematian yang terus meningkat setiap harinya.
Selain itu, para demonstran juga mendesak pemerintah mempermudah pinjaman atau kredit perbankan kepada masyarakat Malaysia yang perekonomiannya terpukul saat pandemi Covid-19.
 Foto: Suasana demo mendesak PM Muhyiddin mundur pada, Sabtu (31/7/2021). |
Kemudian pada, Senin (2/8/2021), mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim berkumpul bersama anggota parlemen lainnya dalam sebuah pertemuan di Dataran Merdeka. Inti pertemuan adalah mendesak PM Muhyiddin dan kabinetnya untuk segera mundur.
Saat pertemuan digelar, tersiar kabar Menteri Kehakiman Takiyuddin Hassan sedang dirawat di rumah sakit untuk menjalani pemasangan stent darurat akibat sumbatan pada arteri. Takiyuddin dan Muhyiddin jadi sasaran tembak oposisi lantaran mencabut status darurat Covid-19 yang diumumkan dalam rapat khusus di DPR pada 26 Juli 2021. Status itu diputuskan dihapus per 21 Juli 2021.
"107 anggota parlemen telah menyatakan sikap yang jelas melalui partisipasi mereka dalam demonstrasi ini," kata Anwar, sang pemimpin oposisi.
Sebelumnya, Pejuang, partai yang dipimpin Mahathir, juga mendesak PM Muhyiddin dan kabinetnya segera mundur.
"Hanya melalui ini, krisis politik yang telah berlangsung lama akan berakhir dan fokus penuh dapat diberikan pada upaya penyelesaian krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang melanda negara ini selama 17 bulan," tulis Pejuang dalam pernyataannya.
Halaman 3>>
Pada Selasa (3/8/2021), perwakilan UMNO di dalam Kabinet PM Muhyiddin, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Shamsul Anuar Nasarah, memutuskan mengundurkan diri.
Seperti dikutip Malay Mail pada, Selasa (3/8/2021), Shamsul mengungkapkan keputusan itu sejalan dengan keputusan UMNO untuk tidak lagi mendukung pemerintahan yang dipimpin PM Muhyuddin.
"Dengan mempertimbangkan beberapa keputusan dan pendirian partai, sebagai anggota UMNO yang taat dan setia kepada partai, saya dengan ini menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota kabinet," ujar Shamsul.
"Saya berterima kasih kepada semua pihak dan seluruh jajaran kementerian. Fokus saya setelah ini adalah fokus pada tugas saya sebagai anggota DPR untuk Lenggong dan membantu memperkuat partai dalam menghadapi situasi politik yang semakin menantang."
Terpisah, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengklaim telah mengumpulkan banyak statutory declarations atau pernyataan hukum dari anggota parlemen partai untuk menarik dukungan terhadap PM Muhyiddin.
Dalam konferensi pers daring selepas pertemuan dewan tertinggi UMNO, Zahid Hamidi mengatakan, pernyataan hukum itu telah disampaikan kepada Raja Malaysia.
"Dia (Muhyiddin) telah kehilangan legitimasinya sebagai perdana menteri. Tan Sri Mahiaddin Md Yasin harus bertanggung jawab atas kegagalan pemerintah dan penolakannya untuk mematuhi keputusan raja dengan mengundurkan diri sebagai perdana menteri secara terhormat," kata Zahid Hamidi merujuk kepada nama resmi Muhyiddin.
Sebanyak 10 anggota DPR terlihat berdiri di belakang Zahid Hamidi pada konferensi pers, termasuk mantan PM Najib Razak, Wakil Ketua DPR Azalina Said Othman, Sekjen UMNO Ahmad Maslan, dan politikus senior UMNO Tengku Razaleigh Hamzah.
Sambil menunjuk 10 anggota DPR itu, Zahidi Hamidi mengatakan bahwa mereka termasuk di antara anggota parlemen asal UMNO yang telah menandatangani pernyataan hukum.
"Ada beberapa anggota DPR lagi yang tidak bersama kami hari ini karena mereka berada di daerah pemilhannya masing-masing, terutama di Sabah," ujar Zahid Hamidi.
