Politik Malaysia Lagi Tegang Banget, Ini Fakta-faktanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Tensi politik di Malaysia belakangan mendidih. Semua berawal dari kekecewaan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah terhadap pernyataan Menteri Kehakiman Takiyuddin Hasan dalam sidang khusus dengan parlemen pada 26 Juli 2021.

Ketika itu, Takiyuddin mengungkapkan kalau pemerintah telah mencabut semua peraturan terkait status darurat Covid-19 per 21 Juli 2021. Padahal, Juru Bicara Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan, kekuasaan untuk mengubah dan mencabut peraturan termasuk status darurat Covid-19 yang dijadwalkan berakhir 1 Agustus 2021, merupakan hak prerogatif raja.

"Yang di-Pertuan Agong ingin menegaskan bahwa pernyataan menteri dalam sidang 26 Juli itu tidak tepat dan menyesatkan anggota DPR," kata Ahmad Fadil.

Menurut dia, tindakan pemerintah tidak menghormati rule of law yang diamanatkan dalam Rukun Negara. Selain itu, langkah pemerintah juga bertentangan dengan fungsi dan hak prerogatif Raja Malaysia sebagai kepala negara yang diatur dalam UUD.

Pernyataan dari Istana Negara sontak membuat sidang yang berlangsung pada hari itu memanas hingga diskors. Pemicunya adalah pernyataan Wakil Ketua DPR Mohd Rashid Hasnon yang menilai pernyataan dari Istana Negara "hanya siaran pers", sehingga memicu kritik keras dari anggota parlemen yang hadir.

"Itu bukan hanya siaran pers. Itu adalah pernyataan yang dirilis langsung oleh Istana Negara. Jangan mengolok-olok pernyataan Raja," ujar pemimpin oposisi yang juga anggota DPR dari Pakatan Harapan Anwar Ibrahim seperti dikutip The Edge Markets.

Situasi bertambah rumit lantaran pada hari yang sama muncul pula pernyataan dari Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ia mengklaim 40 anggota DPR dari Barisan Nasional (UMNO, MCA, MIC dan PBRS) solid mendukung pemerintahan PM Muhyiddin.

"Anggota parlemen BN secara aklamasi mendukung pemerintah yang dipimpin oleh Muhyiddin dan setuju dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk memprioritaskan penanganan masalah dan kesejahteraan rakyat," ujar Ismail Sabri sebagaimana dilaporkan Free Malaysia Today.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil usai pertemuan antara 40 anggota parlemen dari BN. BN memiliki 42 anggota parlemen dengan perincian 38 dari UMNO, dua dari MCA, dan masing-masing satu dari MIC dan PBRS.

Kendati demikian, muncul pertanyaan usai dukungan ini. Sebab, banyak anggota UMNO yang bilang Muhyiddin harus mengundurkan diri. Tidak terkecuali Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ia juga menginstruksikan semua anggota parlemen partai menarik dukungan mereka terhadap PM Muhyiddin. Bahkan, politikus senior UMNO Tengku Razaleigh Hamzah telah keluar dari kubu pemerintah di Dewan Rakyat.

Halaman 2>>>