Jakarta, CNBC Indonesia - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 baru tahap pendahuluan. Secara lebih spesifik ini baru akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2021 mendatang dalam agenda Sidang Tahunan MPR-DPR.
Namun sepertinya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir tidak sabaran. Erick maju lebih awal untuk meminta dukungan Komisi VI DPR agar Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022 untuk perusahaan pelat merah tersebut disetujui.
Pengajuannya tidak sedikit. Untuk 12 BUMN, Erick mengajukan suntikan sebesar Rp 72,45 triliun pada tahun depan. Baginya ini adalah bentuk timbal balik dari penugasan yang diberikan pemerintah. Di samping juga adanya restrukturisasi.
"Penugasan sebanyak 80%, restrukturisasi 6,9%. Jadi kalau kita akumulasikan bahwa 87% adalah hal-hal yang tidak bisa terelakkan," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI.
Di samping itu, Erick juga meminta tambahan PMN untuk tahun ini sebesar Rp 33,9 triliun yang akan diberikan kepada 3 BUMN, yakni PT KAI, PT Hutama Karya (Persero) dan Waskita Karya (Persero) Tbk.
Posisi BUMN kini, menurut Erick cukup sulit. Apalagi pandemi covid-19 masih terus berjalan. Peran BUMN sangat penting untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Termasuk meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk dividen.
Data dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi sebesar Rp 3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp 1.872 triliun, PNBP sebesar Rp 1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp 388 triliun.
Ketika pandemi menyerang, setoran tersebut juga tak berhenti. Pada 2020, dividen BUMN mencapai Rp 40 triliun. Tahun ini diharapkan bisa sebesar Rp 30-35 triliun atau sedikit lebih rendah dari target Rp 40 triliun.
Erick menyampaikan, persoalan ini sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati. Tapi sayangnya belum ada keputusan dari pembahasan tersebut.
Halaman Selanjutnya >> Gambaran Postur APBN 2022
Tahun 2020 telah terlewati dengan penuh tekanan. Tahun ini, ekonomi yang diperkirakan masuk ke fase pemulihan juga kembali tertekan akibat ledakan kasus covid pasca Lebaran, ditambah dengan kehadiran varian baru yang lebih ganas. Tahun 2022 tidak ada yang tahu akan seperti apa, sehingga disebut lagi ketidakpastian.
Hal ini diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpaksa meraba-raba, karena tidak tahu musuh bernama covid tersebut berhenti menyerang.
Meskipun pada akhirnya kerangka yang mencakup rentang asumsi perekonomian tahun depan itu berhasil disepakati sesuai jadwal.
"Capaian ini tidak mudah, mengingat RAPBN 2022 disusun dengan faktor ketidakpastian yang tinggi dalam masa pandemi," kata Sri Mulyani dalam keterangan di akun Instagram yang dikutip CNBC Indonesia.
Acuan yang dipakai untuk merancang KEM PPKF sangat terbatas. Pemerintah hanya memiliki realisasi ekonomi Semester I 2021 dan covid masih terus menggila di luar sana. Sementara kebijakan harus disusun agar bisa memulihkan kembali masyarakat yang sudah jatuh terpuruk.
Pemerintah tidak bisa hanya dorong gas sekencang-kencangnya. Dalam teorinya, semakin kencang pemerintah mendorong ekonomi, mobilitas penduduk ikut menanjak dan ini bisa menimbulkan risiko penularan kembali. Sehingga ada kalanya tuas rem ditarik seperti PPKM darurat yang berlangsung pada hari ini.
Di sisi lain, pemerintah harus memikirkan bagaimana kembali meletakkan APBN di jalur semula. Di mana defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau pemerintah punya rencana untuk memperpanjang pelebaran defisit setelah 2023.
"Pengelolaan fiskal juga akan dikelola secara pruden dan berkelanjutan dengan konsolidasi fiskal secara bertahap, dan defisit diharapkan dapat kembali ke maksimal 3% dari PDB pada 2023," paparnya.
Berikut rincian asumsi makro dalam RAPBN 2022 yang telah disepakati:
- Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8%
- Inflasi 3 plus minus 1%
- Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,32 - 7,27%
- Nilai tukar rupiah Rp 13.900 - Rp 14.800/US$
- ICP US$ 55 - US$ 70 per barel
- Lifting minyak bumi 686.000-750.000 barel per hari
- Lifting gas bumi 1,031-1,200 juta BOEPD
Pendapatan Negara 10,18% - 10,44% dari PDB
- Penerimaan Perpajakan 8,37% - 8,42% dari PDB
- PNBP 1,80% - 2% dari PDB
- Hibah 0,01% - 0,02% dari PDB
Belanja Negara 12,69% - 15,30% dari PDB
- Belanja Pemerintah Pusat 10,38% - 10,97% dari PDB
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa 4,30% - 4,32% dari PDB
Defisit Keseimbangan Primer 2,31% - 2,65% dari PDB
Defisit Anggaran 4,51% - 4,85% dari PDB
Pembiayaan 4,51% - 4,85% dari PDB
- SBN Neto 4,81% - 5,80% dari PDB
- Rasio Utang 43,76% - 44,28% dari PDB
