PMN 12 BUMN Rp 72 T, Erick: Fokus ke Penugasan Pemerintah!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut peran penting BUMN dalam konstribusi kepada negara melalui dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Erick menyampaikan penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah.

Erick menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.

"Kalau kita lihat, dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi sebesar Rp 3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp 1.872 triliun, PNBP sebesar Rp 1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp 388 triliun. Kita bandingkan dengan PMN yang diberikan adalah empat persen atau Rp 147 triliun dari 2011-2020," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/7).

Terkait dengan PMN, Erick mengusulkan PMN kepada BUMN sebesar Rp 72,45 triliun pada APBN 2022 mendatang.

Baca: Waskita Terlilit Utang Rp 90 T, Wamen: 6 Ruas Tol Akan Dijual

PMN ini akan diberikan kepada 12 BUMN dengan dengan tujuan penugasan maupun restrukturisasi.

"Penugasan sebanyak 80%, restrukturisasi 6,9%. Jadi kalau kita komulasikan bahwa 87% adalah hal-hal yang tidak bisa terelakkan," ujar Erick.

Ke-12 BUMN tersebut yakni:

1. Hutama Karya Rp 31,350 triliun

2. Aviata (Aviasi Pariwisata Indonesia) Rp 9,318 triliun

3. PLN Rp 8,231 triliun

4. BNI Rp 7 triliun

5. KAI Rp 4,1 triliun

6. Waskita Karya Rp Rp 3 triliun

7. IFG (BPUI) Rp 2 triliun

8. Adhi Karya Rp 2 triliun

9. Perumnas Rp 2 triliun

10. Bank BTN Rp 2 triliun

11. RNI Rp 1,2 triliun

12. Damri Rp 250 miliar.

Erick menyebut suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang.

Erick mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81% PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9% untuk restrukturisasi.

Foto: Paparan Erick di DPR 8 Juli 2021 Paparan Erick di DPR 8 Juli 2021

"Yang terpenting pada 2017-2018 yang seharusnya ada PMN untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera itu angkanya sangat kecil sehingga porsi (PMN dan dividen) menjadi seperti 50:50," ucap Erick.

Baca: Erick: 90% Pasien Covid-19 Wafat Karena Belum Divaksin

Erick menyampaikan dividen BUMN pada 2020 tercatat hanya sebesar Rp 43 triliun. Sementara dividen untuk tahun ini ditargetkan mencapai Rp 30 triliun atau Rp 35 triliun dari target semula yang Rp 40 triliun.

"Tahun ini insyaAllah peningkatan Rp 30-35 triliun. Ini belum fix tapi kita upayakan dan kami berupaya dengan sekuat tenaga, tentu dengan kondisi pandemi tetap kita akan berikan dividen tahun depan paling tidak sama dengan target tahun sebelumnya yaitu Rp 40 triliun," ungkap Erick.

Dalam kesempatan itu, Nusron Wahid dari Komisi 6 DPR RI menyampaikan, demi menciptakan legacy bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan DPR, serta mengurangi beban BUMN pada masa lampau, pihaknya mengusulkan agar semua RDI atau rekening dana investasi dan SLA (subsidiary loan agreement) di semua BUMN dikonversi saja menjadi PMN.

"Sehingga semua bukunya BUMN ke depan menjadi sehat dan kredibel," jelasnya.

Hal ini ditambahkan juga oleh Aria Bima, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI.

"Penugasan yang diberikan kepada BUMN tidak boleh membuat BUMN rugi dan anggaran yang diberikan kepada BUMN dalam bentuk PMN yang awalnya berasal dari K/L adalah anggaran untuk penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pemerintah," kata Aria.

Baca: Erick: Setoran BUMN 10 Tahun Rp 3.295 T, PMN cuma Rp 147 T

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick: Setoran BUMN 10 Tahun Rp 3.295 T, PMN cuma Rp 147 T