Pemda Bantah Kerja Selow, Dana 'Ngendon' Juga Gara-gara Pusat

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
08 July 2021 16:55
Infografis/ Gaji ke-13 PNS Cair 1 Juni, Cek Besaran Tiap Golongan!/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah daerah melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKESI) membantah lambatnya pencairan anggaran sebagai sebuah kesengajaan. Ini terjadi karena kerumitan administrasi.

Demikianlah diungkapkan Sekjen APKESI yang sekaligus Bupati Gowa, Sulawesi Selatan Adnan Purichta Ichsan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (8/7/2021)

"Yang biasanya menghambat juknis, DAK terlambat juknisnya, kadang keluarnya setelah menetapkan APBD. Kita kan sudah ada UU pada 30 November harus ketok palu untuk APBD. Kadang-kadang juknisnya keluar di Februari, Maret," jelas Adnan.


Maka dari itu muncul dalam statistik, bahwa dana APBD mengendap alias ngendon di perbankan. Tahun ini APBD harusnya membelanjakan Rp 1.148 triliun, namun realisasinya sampai dengan Mei 2021, baru mencapai Rp 231,32 triliun atau 20,1% dari APBD.

Rata-rata serapan belanja agregat se-provinsi sampai dengan Mei 2021 sebesar 20,15%. Provinsi DKI Jakarta mempunyai serapan tertinggi sebesar 24,59% sedangkan serapan terendah di NTT sebesar 12,56%.

"Itu kenapa anggaran menyimpan uang di bank banyak. Kita gak bisa keluarkan (dananya), orang juknisnya baru turun, gimana caranya," terangnya.

Atas persoalan itu pemda seringkali mendapat sentilan dari pemerintah pusat, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adnan pun turut menyesalkan hal tersebut.

"Kalau bisa saat mengesahkan itu lebih duluan juknisnya lebih cepat, kalau bisa diserahkan di bulan-bulan November awal, sehingga dalam penetapan APBD kita nggak perlu mengeluarkan penyesuaian-penyesuaian lagi, karena udah ada juknis yang jadi pedoman kita," papar Adnan.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

APBD Cuma 'Ngendon', Transfer ke Daerah Bakal Ditahan?


(mij/mij)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading