Sri Mulyani Pamer Jurus PPKM Darurat di Depan Ekonom Dunia!

Reformasi kebijakan fiskal menjadi sangat penting untuk dilakukan terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

Menurutnya, selain untuk mendorong penerimaan negara yang tengah tertekan, juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil bagi masyarakat.

"Di tengah usaha melawan Covid, tidak mengurangi perhatian kami bahwa negara ini membutuhkan penerimaan yang lebih kuat untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, merata, dan inklusif," kata dia.

Bendahara negara ini menjelaskan, peningkatan penerimaan sangat penting dilakukan untuk mengembalikan kondisi fiskal menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

Pilihan Redaksi Covid RI 'Meledak', Sri Mulyani Ungkap Ekonomi RI Balik Turun PPKM Darurat, Bantuan Tunai Rp 300.000 Diperpanjang 2 Bulan Imbas PPKM Darurat, Konsumsi BBM Bisa Drop Lagi dong? Pemerintah Masih Nunggak Klaim Pasien Covid-19 Rp 2,69 T

Sebab, saat ini kebijakan fiskal diarahkan untuk menangani dampak dari Covid-19. Sehingga membuat pemerintah harus memperlebar defisit anggaran dan menambah sejumlah utang.

Ini harus ditempuh agar bisa membiayai belanja negara yang meningkat tajam sedangkan di sisi lain penerimaan terkontraksi.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah merevisi undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) yang sudah disampaikan ke DPR. Melalui revisi ini pemerintah mengubah beberapa komponen perpajakan agar lebih adil bagi masyarakat maupun sektor usaha.

"Artinya kami harus meningkatkan pendapatan. Makanya reformasi pajak menjadi sangat penting," tegasnya.

Adapun dalam RUU KUP ini Sri Mulyani akan menetapkan beberapa objek pajak baru, yakni PPN untuk sembako hingga pajak karbon.

Lanjutnya, pajak karbon ditujukan untuk mengurangi emisi karbon guna mendukung upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Sebab, Indonesia menargetkan emisi karbon bisa berkurang hingga 29% di 2031.

"Kami melihat penetapan tarif karbon dapat mengurangi emisi, tetapi kita harus tetap berhati-hati dalam memilih sektor dan pelaku mana dan juga tarif serta timing penetapanya. Karena saat ini kondisi juga sangat menantang bagi perusahaan. Indonesia akan belajar banyak dari negara lain dalam kebijakan ini," tuturnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All