Penguatan PPKM Mikro
Pemerintah Tegaskan Pabrik-Pabrik Tak 'Lockdown'
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
21 June 2021 19:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Sektor industri merespons dengan mengetatkan pemberian izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) tanpa melakukan lockdown. Pasalnya, terlalu banyak harga yang harus dibayar jika harus lockdown.
"Untuk me-restart kembali, akan membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang lama. Selain itu, industri perlu berjalan untuk dapat tetap menyediakan kebutuhan masyarakat," papar Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (21/6/21).
Kebijakan IOMKI ditempuh dengan pertimbangan bahwa industri manufaktur merupakan kontribusi yang sangat besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, antara 18-19%, sehingga tidak bisa dibiarkan shutdown.
Kemenperin mengklaim pemberian IOMKI bagi sektor industri diikuti dengan syarat-syarat yang ketat, pedomannya melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian nomor 4, 7, dan 8 sebagai pedoman pemberian IOMKI kepada perusahaan industri.
"Secara detail, kami merumuskan bagaimana perusahaan mengatur protokol kesehatan di lokasi fasilitas produksinya, lalu bagaimana mitigasi bila ada karyawan yang didapati terpapar, itu juga tetap kami kawal," jelasnya.
Hingga 21 Juni 2021, Kemenperin telah mengeluarkan 19.150 IOMKI bagi perusahaan industri, dengan total tenaga kerja mencapai 5,2 juta orang. Sektor yang paling banyak mendapatnya adalah Industri, Kimia, Farmasi dan Tekstil dengan 3.888 perusahaan, disusul industri agro dengan 3.248 perusahaan dan beberapa sektor industri lain.
"Keseimbangan antara ketaatan terhadap protokol kesehatan dan tetap berlanjutnya aktivitas ekonomi diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang," kata Agus.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Seribuan Restoran Tutup Total, Ada PPKM Mikro Gimana Efeknya?
Most Popular