PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif, Pakar Sarankan PSBB Total

Rahajeng KH, CNBC Indonesia

21 June 2021 16:35

Warga menjalani test antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta, Selasa (8/6). Satu RT di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, yakni RT 11, menerapkan lockdown atau penguncian wilayah sementara usai 22 warga dinyatakan positif covid-19.kasus aktif Covid-19 di wilayah RT 11/09 tersebut berasal dari klaster keluarga, namun ada kemungkinan besar juga berasal dari klaster kerumunan mengingat di wilayah tersebut terdapat taman yang digunakan oleh para warga secara bebas dalam beraktivitas. Dalam menangani kasus aktif Covid-19 di wilayah tersebut, pihaknya tak hanya menerapkan mikro-lockdown. Namun juga turut mendistribusikan bantuan-bantuan terhadap warga yang terdampak agar dapat melewati masa pandemi Covid-19. Puluhan warga yang positif itu kini menjalani isolasi di berbagai tempat. Bagi yang bergejala, dibawa ke rumah sakit, sisanya menjalani isolasi di Wisma Atlet dan rumah masing-masing.a (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) — Foto: Penerapan lockdown atau penguncian wilayah di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta, Selasa (8/6/2021). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia khususnya Pulau Jawa dinilai harus disikapi dengan menerapkan pengetatan dan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan begitu laju penularan virus di tengah masyarakat bisa ditekan dan lonjakan beban di fasilitas kesehatan bisa dicegah.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan perlu pembatasan khususnya di Pulau Jawa, seperti yang disuarakan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X yang meminta dilakukan lockdown karena PPKM mikro dinilai tidak efektif. Dia menilai pembatasan tidak bisa lagi dilakukan per daerah melainkan harus keseluruhan Pulau Jawa, apalagi kapasitas tiap daerah berbeda.
Dicky menambahkan angka kasus sebenarnya dengan rendahnya testing pun bisa 8 kali dari data yang dikeluarkan pemerintah.

"Harus ada pembatasan ini agar masyarakat bisa diam di rumah, setidaknya 1-2 kali masa inkubasi tanpa terganggu kebutuhan dasar hidupnya, Ini yang harus dipikirkan. Makanya harus ada penyiapan untuk itu. Kalau bicara PPKM mikro jelas tidak efektif, adanya lonjakan seperti ini sudah menunjukan tidak efektif," kata Dicky saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (21/06/2021).

Baca:

10 Kawasan DKI Diperketat, Malam Ini Tak Boleh Nongkrong!

Dia menegaskan indikator intervensi yang dilakukan pemerintah bisa berhasil adalah dengan penurunan angka reproduksi virus, namun hal ini tidak terlihat sepanjang dilakukannya PPKM Mikro. Pasalnya, masalah Covid-19 di Indonesia sudah semakin menyebar sehingga harus direspon secara masif.

"Kecuali ada penguatan 3T yang masif ini yang membuat PPKM mikro tidak efektif," kata dia.

Selain itu, lonjakan ini pun bukan hanya dampak dari libur lebaran bulan lalu, melainkan akumulasi dari banyaknya klaster yang tidak terdeteksi. Akibatnya, penyebaran dari klaster yang tidak terdeteksi ini pun sulit selesai dan terus meluas.

Dicky menambahkan Indonesia sudah dalam kategori community transmission, sehingga sudah tidak bisa diidentifikasi asal kasus dan klaster yang muncul. Hal ini pun menyebabkan kasus Covid-19 tidak kunjung reda.

"Sekarang puncaknya Juni ini, langkah efektif yang bisa dilakukan sebetulnya kalau untuk mencegah faskes khususnya Jawa harusnya ada pembatasan ketat seperti PSBB," katanya.

Pasalnya, menambah jumlah kapasitas faskes namun SDM tumbang pun menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah. Yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam penanganan pandemi ini adalah 3T, karena kasusnya makin lama makin berat.

"Makin kesini makin berat karena makin banyak kasusnya ya makin besar lagi uang yang dibutuhkan semakin menunda penyelesaian masalah kesehatan yang lainnya juga masalahnya makin besar. Saran saya tidak ada yang berbeda, kecuali saat ini harusnya ada pembatasan ketat dulu untuk meredam beban ke faskes, lainnya 3T, 5M, dan vaksinasi. Tingkatkan penelusuran di rumah-rumah dan itu harus ditemukan, yang g penting karantina dan isolasi terpusat atau mandiri, selain itu harus ada dukungan untuk masyarakat kurang mampu," kata dia.