Pemerintah Harus Tegas Hadapi Masyarakat Anti Vaksin Covid-19

News - Yuni Astutik, CNBC Indonesia
18 June 2021 14:05
Vaksinasi di Stasiun Bogor, Kamis (17/6/2021). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta pemerintah menanggapi serius masyarakat yang enggan divaksinasi dan tidak mempercayai adanya Covid-19. Meski jumlahnya kecil namun informasi-informasi ini cepat menyebar di tengah masyarakat, sehingga mempersulit penanganan pandemi. 

"Orang-orang yang anti vaksin dan anti Covid-19 pemerintah harus turun, kecil jumlahnya, tapi membuat kacau. Walau jumlah mereka kecil tapi menyebar di Whatsapp grup, di media sosial. Jadi akan sulit kalau anti vaksin," kata Ketua IDAI, dr Aman Pulungan saat konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Dia menilai jika masih banyak masyarakat yang anti vaksin dan tidak mempercayai Covid-19, pandemi di Indoensia bisa baru berakhir 2-5 tahun ke depan. Untuk itu menurut Aman, diperlukan ketegasan pemerintah terutama dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.


"Kalau perlu tarik rem darurat sekarang. Saatnya sekarang, Pulau jawa khususnya," ujar dia.

Dia juga menambahkan di tengah kenaikan kasus saat ini, banyak diantaranya adalah anak-anak usia 0-18 tahun yang terpapar Covid-19. Bahkan secara data nasional, proporsi kasus pada anak di usia tersebut adalah 12,5%.

"Artinya 1 dari 8 kasus konfirmasi positif adalah anak-anak," tegasnya.

Pemerintah pusat juga didesak memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa. Desakan itu disampaikan lima organisasi profesi kesehatan, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif (PERDATIN).


"Jadi sebenarnya yang diterapkan saat ini adalah PPKM mikro. Jadi sebenarnya kalau PPKM mikro saya rasa kurang tepat. Jadi lebih pas adalah PPKM seperti di awal bulan Januari dulu atau bahkan PSBB yang seperti tahun lalu," ujar Ketua Umum PDPI dr. Agus Susanto.

Menurut dia, PSBB seperti tahun lalu dampaknya akan lebih kuat dalam mengurangi transmisi penularan virus corona penyebab Covid-19 di dalam populasi.

"Jadi apa yang kami sampaikan lebih tepat adalah PPKM atau PSBB yang skala luas bukan yang skala luas sehingga implementasi itu membuat dampak transmisi di masyarakat menjadi menurun," kata Agus.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

IDAI: Sekolah Tatap Muka Terbatas Belum Aman Dilakukan


(rah/rah)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading