Wow, Aset Negara di Blok Rokan Capai Rp 98 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatat total aset negara di Blok Rokan, Riau mencapai Rp 97,78 triliun. Jumlah ini setara 20% dari keseluruhan aset negara di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Aset ini terdiri dari tanah senilai Rp 71,74 miliar, harta benda modal Rp 96,08 triliun, harta benda inventaris Rp 15,94 miliar dan material persediaan Rp 1,6 triliun.

"Jadi besar sekali BMN (Barang Milik Negara/ BMN) di Blok Rokan, sehingga kami agak perhatian di sini," ujar Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Kementerian Keuangan Lukman Efendi dalam bincang media, Jumat (28/5/2021).

Pilihan Redaksi Chevron Beberes, 3 Bulan Lagi Sayonara ke Blok Rokan Isu Listrik Belum Aman, Ini Update Pengalihan Blok Rokan

Oleh karenanya, persiapan alih kelola Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero) pada Agustus 2021 mendatang menjadi bagian yang diperhatikan oleh Kemenkeu, terutama untuk BMN yang ada di Blok Rokan ini.

Saat ini pemeriksaan administrasi dan fisik BMN masih berlangsung. Menurutnya, saat ini pemeriksaan fisik BMN di Blok Rokan baru mencapai 10%. Pemeriksaan baru sedikit karena sempat terhambat karena adanya pandemi Covid-19.

"Kami sudah melakukan cek fisik dan sebagainya. Memang kami agak keteter di tanah, tapi tanah ini sudah mulai kami selesaikan. 10% dari total tanah itu yang luasnya sekitar 64 ribu Ha perkiraannya, sudah kami cek fisik," jelasnya.

Sementara itu, dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tahun 2019 (audited) secara total, aset Pemerintah yang ada di hulu migas mencapai Rp 497,62 triliun. Aset ini terdiri dari BMN berupa tanah senilai Rp 10,07 triliun, harta benda modal Rp 462,12 triliun, harta benda inventaris Rp 110 miliar dan material persediaan Rp 25,32 triliun.

Sedangkan untuk total aset di hulu migas hingga tahun 2020 mencapai Rp 531,85 triliun (unaudited). Aset ini terdiri dari tanah senilai Rp 10,17 triliun, harta benda modal Rp 494,6 triliun, harta benda inventaris Rp 130 miliar dan material persedian Rp 26,95 triliun.

"Kalau kita lihat di LKPP 2020 yang sedang diaudit oleh BPK unaudited Rp 531,45 T bertambah cukup besar, hampir Rp 32 triliun," tegasnya.

Adapun semua aset negara yang ada di hulu migas ini tersebar di 213 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau produsen migas.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jelang Kontrak Berakhir 2021, Chevron Ngebor Blok Rokan Lagi