Mirisnya Alutsista RI yang Renta & Minimnya Dukungan Anggaran

Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia

27 April 2021 14:30

Pesawat TNI — Foto: Patroli maritim pencarian kapal selam KRI Nanggala yang hilang saat mengikuti latihan di Rabu di perairan Pulau Bali. (AP/Eric Ireng)

CNN Indonesia menulis, upaya modernisasi alutsista sebenarnya sudah dipetakan melalui Minimum Essential Force (MEF) atau Kebutuhan Pokok Minimum yang dicanangkan pemerintah sejak 2007.

MEF dibagi ke beberapa tahap dengan jenjang waktu lima tahun. Tahap I dimulai pada 2010-2014, tahap II 2015-2019, dan tahap III 2020-2024. Harapannya MEF sudah dipenuhi 100 persen pada 2024.

Namun, Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapati capaian MEF tahap II masih mandek. Seharusnya, pada 2019 MEF sudah mencapai target 75,54 persen. Realitasnya, MEF yang dipenuhi baru 63,19 persen.

Progres pemenuhan target MEF sepanjang tahap II bisa dibilang minim. Pada 2014, MEF berada pada 54,97 persen. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun pemenuhan alutsista hanya meningkat 8,22 persen.

DPR mendapati capaian MEF paling rendah di TNI Angkatan Udara. Pemenuhan alutsista di TNI AU hanya 45,19 persen. Sementara TNI Angkatan Darat 78,82 persen, dan TNI Angkatan Laut 67,57 persen.

Analisis DPR pada 2020 juga mencatat sebelum MEF, TNI AU memiliki 211 pesawat, 17 radal dan 20 penangkis serangan udara (PSU). Hingga MEF tahap II rampung, penambahan alutsista di TNI AU hanya 56 pesawat, 3 radar dan 4 PSU. Ini jauh dari realisasi yang dilakukan TNI AD dan TNI AL.

Masih mengutip dokumen yang sama, dengan jumlah penduduk sekitar 262,7 juta, Indonesia memiliki 400 ribu personel militer dan 400 ribu personel cadangan. Sementara, anggaran pertahanan yang dikerahkan rata-rata mencapai US$7.600 juta atau Rp110,4 triliun per tahun.

Anggaran pertahanan Indonesia kalah jauh dari Singapura yang hanya berpenduduk 5,9 juta jiwa, namun memiliki 72.500 personel militer aktif, 312.500 personel cadangan, dan anggaran militer US$11.200 juta atau Rp162,7 triliun.

Sudah anggarannya terbatas, mayoritas anggaran pertahanan di Indonesia dipakai untuk belanja pegawai. Contohnya pada 2020, Indonesia menganggarkan Rp127,35 triliun untuk bidang pertahanan.

Anggaran sebesar itu 41,6 persennya dipakai untuk belanja pegawai, 32,9 persen untuk belanja barang, dan 25,4 persen untuk belanja modal. Sementara, anggaran untuk program modernisasi alutsista dialokasikan khusus sebesar Rp10,86 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan pembelian alutsista yang belakangan digeber Prabowo Subianto belakangan ini dinilai sebagai salah satu hal yang penting.

Menurut Sri Mulyani pembelian alutsista yang menghabiskan dana cukup besar ini merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dan telah diperhitungkan secara matang.

Dia mengatakan seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintahan terus diperhatikan agar tidak ada penyelewengan dalam penggunaannya. Perhatian ini jadi prioritas agar tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran dan tepat kualitas.

Sri Mulyani pernah bilang anggaran yang diplot untuk kementerian Pertahanan (kemhan) tahun ini sebetulnya cukup besar. Mencapai Rp 137,3 triliun. "Kedua terbesar," ucapnya, 29 September 2020 lalu.

Sebagaimana kementerian lain, akibat Covid-19, kemhan juga terkena imbas refocusing anggaran. Sri Mulyani menyunatnya lagi sebesar Rp 6,28 triliun dari pagu anggaran Rp 137,3 triliun.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui, secara akumulatif, anggaran yang diplot untuk Kemhan memang lebih besar dari kementerian lain. Namun, asal tahu saja, duit sebanyak itu ternyata masih harus dibagi lagi untuk 5 unit Organisasi (UP) yakni Kemhan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara.

"Jadi dari total anggaran 2021 kurang lebih 136 Triliun itu terbagi ke 5 unit organisasi tersebut. Lebih dari 44 persennya sudah digunakan untuk belanja rutin prajurit dan pegawai," kata Dahnil kepada CNBC Indonesia.

Ia melanjutkan, persentase untuk belanja alutsista sendiri dari jumlah tersebut sebesar kurang lebih 10 persen.

Segitulah uang yang ada untuk modernisasi alutsista.

Kejadian KRI Nanggala menjadi hal yang sangat serius jika bicara soal alutsista dan MEF. Jika pemerintah ingin serius, minimal MEF ini haruslah dipenuhi.