Bukan Soal Jokowi atau Prabowo, Modernisasi Alutsista Mutlak!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kecelakaan yang menimpa KRI Nanggala 402 dan 53 awak prajurit TNI memunculkan dorongan dukungan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kualitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia.

Persoalan alutsista, mengutip Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat memberi keterangan pers terkait musibah KRI Nanggala-402 di Pangkalan TNI AU Ngurah Rai, Bali, Kamis (22/4/2021), pemerintah menghadapi dilema, yaitu harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan sekaligus menjaga kemampuan pertahanan agar kedaulatan negara tidak diganggu.

Pengamat Militer ISESS Khairul Fahmi, menjelaskan urgensi penggantian alutsista yang RI ini tidak hanya perlu didorong, tapi juga harus menjawab kebutuhan. Seperti kapal selam Indonesia harusnya memiliki 12 kapal selam. Saat ini Indonesia baru memiliki 4 kapal selam (setelah kecelakaan KRI Nanggala) dan hanya tiga yang beroperasi karena KRI Cakra 401 dalam proses overhaul.

"Selain agenda peremajaan juga ada agenda optimalisasi, artinya kapal tua pun harus dipergunakan tidak berlebihan dan perawatan harus dijaga dengan sebaik-baiknya," kata Khairul kepada CNBC Indonesia, Senin (26/4/2021).

Khairul melihat anggaran militer Indonesia memang kurang untuk menjawab kebutuhan TNI. Sehingga agenda prioritas peremajaan alutsista bermacam-macam. Tidak hanya kapal laut atau selam, tapi juga ada pesawat, drone juga persenjataan lainnya.

"Artinya peremajaan harus dilakukan dengan skala prioritas terukur karena anggaran terbatas. Sementara antara dari anggaran kementerian pertahanan Rp 136 triliun itu tidak semua digunakan untuk membeli persenjataan, 50% anggarannya digunakan untuk kebutuhan di luar persenjataan," kata Khairul.

Belum lagi dengan permasalahan orientasi kebijakan, dalam arti sinkronisasi pembelian dan integrasi. Khairul mencontohkan tiap pergantian pemerintahan agenda pembelian senjata juga berbeda.

"Intinya pembelian harus jelas jangan tidak berkesinambungan antara era (pemerintah), road map yang disusun harus jelas dan tidak diubah ubah berdasarkan kepentingan," jelasnya.

Prabowo pada kesempatan Kamis lalu juga sempat menyinggung hal ini. Ia mengatakan "Presiden pernah memerintahkan saya 1 tahun lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu masterplan, rencana induk, yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi pada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan," kata Prabowo.

"Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan kepala staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada bapak presiden," lanjutnya.

Selain itu Khairul juga menanggapi kecelakaan yang menimpa KRI Nanggala ada dugaan soal ketidakdisiplinan pemeliharaan oleh TNI AL.

"Dari pemberitaan MRO KRI Nanggala terjadi ada overhaul yang tertunda, artinya memang ada indikasi ketidakdisiplinan pemeliharaan, karena beban kerja yang berlebih. Bukan soal anggaran saja tapi beban kerja, yang seharusnya dijadwalkan overhaul tapi malah dipakai. Penundaan ini dapat memperpendek lifetime dan kinerja kapal," jelasnya.

Pengamat Militer, Connie Bakrie juga menekankan MRO kapal selam Indonesia harus diperhatikan.

"Saya tekanan MRO jangan Cuma hangat-hangat sekarang saja, kalau ada bencana Angkatan bersenjata ramainya hanya seminggu, dua minggu kemudian hilang. Ini jangan main-main. Seperti warning besar saya tekanan pada masalah MRO," jelas, Connie kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (26/4/2021).

Keberadaan alutsista kapal selam sangat penting bagi suatu negara, khususnya negara yang memiliki wilayah perairan luas seperti Indonesia. Insiden KRI Nanggala-402 adalah pengingat pentingnya peremajaan alutsista.

Baca: Fakta-Fakta Penting dari Tenggelamnya KRI Nanggala 402

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Breaking! Kapal Selam KRI Nanggala Hilang Kontak di Laut Bali