
Mirisnya Alutsista RI yang Renta & Minimnya Dukungan Anggaran

Melihat lebih jauh ke dalam APBN, belanja Kemenhan termasuk belanja kementerian yang terbesar dalam 10 tahun terakhir.
Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 136,99 triliun.
Namun, tidak semua untuk Alutsista. Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp 9,3 triliun. Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun, TNI AL Rp 3,75 triliun, dan TNI AU Rp 1,19 triliun.
Walaupun anggarannya termasuk besar, sayangnya untuk alutsista ini Indonesia hanya mengalokasikan belanja militer 0,7% terhadap PDB. Sementara jika melihat Singapura, negara tersebut mengalokasikan 3,2% dari PDB anggaran militer.
Pengamat Militer ISESS Khairul Fahmi melihat anggaran militer Indonesia memang kurang untuk menjawab kebutuhan TNI. Sehingga agenda prioritas peremajaan alutsista yang bermacam-macam seperti kapal laut atau selam, tapi juga ada pesawat, drone juga persenjataan lainnya.
"Artinya peremajaan harus dilakukan dengan skala prioritas terukur karena anggaran terbatas. Sementara antara dari anggaran kementerian pertahanan Rp 136 triliun itu tidak semua digunakan untuk membeli persenjataan, 50% anggarannya digunakan untuk kebutuhan di luar persenjataan," kata Khairul.
Belum lagi dengan permasalahan orientasi kebijakan, dalam arti sinkronisasi pembelian dan integrasi. Khairul mencontohkan tiap pergantian pemerintahan agenda pembelian senjata juga berbeda.
"Intinya pembelian harus jelas jangan tidak berkesinambungan antara era (pemerintah), road map yang disusun harus jelas dan tidak diubah ubah berdasarkan kepentingan," jelasnya.
Halaman Selanjutnya >> Geber Terus Upaya Memenuhi Minimum Esential Force