Jepang Setop Bantuan ke Myanmar

Jakarta, CNBC Indonesia - Jepang menghentikan bantuan baru ke Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta yang berlangsung di sana. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengatakan penangguhan bantuan akan mengirimkan pesan yang jelas kepada junta militer.

"Untuk Myanmar, Jepang adalah penyedia bantuan ekonomi terbesar," katanya kepada parlemen pada Selasa (30/3/2021). "Apa sikap Jepang dalam hal bantuan ekonomi? Tidak ada bantuan baru. Kami mengambil posisi yang jelas ini."

Baca: Myanmar Perang Saudara, Tentara Etnis Turun Gempur Junta

Menurut laporan media lokal, sebagaimana dikutip AFP, penangguhan tersebut dilaporkan hanya mempengaruhi bantuan baru. Proyek yang sudah ada tetap berjalan.

Jepang baru kali ini memberi hukuman ke junta Myanmar. Sebelumnya Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa telah mengumumkan serangkaian sanksi yang menargetkan polisi dan komandan militer yang terkait dengan kudeta, serta perusahaan milik militer Burma.

Baca: Myanmar Makin Gawat, Biden Perintahkan Diplomat Pulang ke AS

"Kebijakan mana yang benar-benar efektif untuk Myanmar? Saya kira jawabannya jelas," lanjut Motegi. "Bukan karena sanksi itu berani dan non-sanksi tidak berani."

Jepang telah mengkritik kudeta di Myanmar dan menyerukan pemulihan demokrasi. Di sisi lain, Negeri Sakura juga telah menghadapi seruan untuk mengintai posisi yang lebih kuat dalam krisis tersebut.

Jepang sendiri memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Myanmar dan hubungan jangka panjang dengan militernya. Tokyo secara tradisional memelihara hubungan baik dengan Myanmar dan juga mendukung perjuangan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, yang pernah tinggal sebentar di Kyoto sebagai peneliti muda.

Ribuan warga negara Jepang dan beberapa ratus perusahaan Jepang diyakini berada di Myanmar. Jepang dilaporkan sebagai investor asing terbesar kelima di negara tersebut.

Lebih dari 500 warga sipil telah tewas dalam tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa. Unjuk rasa menentang junta terjadi sejak Suu Kyi digulingkan 1 Februari lalu.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ramai-ramai 'Hukum' Junta Myanmar, Kali Ini Australia!