Ramai-ramai 'Hukum' Junta Myanmar, Kali Ini Australia!

Jakarta, CNBC Indonesia - 'Hukuman' ke junta militer Myanmar datang lagi. Setelah sejumlah negara memutus pembiayaan dan Amerika Serikat (AS) memblokir pendanaan sejumlah pejabat, kali ini tindakan tegas datang dari Australia.

Kudeta yang berlangsung di Myanmar membuat Australia menangguhkan program kerja sama pertahanannya dengan Burma. Menteri Luar Negeri Marise Payne mengatakan keputusan tersebut diambil karena tindakan keras yang sering dilakukan junta militer terhadap pengunjuk rasa sipil anti-kudeta.

Baca: China 'Turun Gunung' Urus Junta Myanmar, Peringatkan AS

Meski demikian, negeri benua itu mengatakan tetap akan memberikan bantuan ke warga. Namun tak akan masuk ke jalur pemerintah.

"Kami akan memprioritaskan kebutuhan kemanusiaan dan yang paling mendesak dan berusaha memastikan keterlibatan kemanusiaan kami, dengan dan melalui organisasi non-pemerintah. (Tapii) bukan dengan pemerintah (junta) atau entitas terkait pemerintah," kata Payne dalam sebuah pernyataan pada Minggu (7/3/2021) malam, dikutip dari Reuters.

Baca: Pasca 50 Orang Tewas, Pendemo di Myanmar Kembali Penuhi Jalan

Dalam kesempatan yang sama, Australia juga menuntut pembebasan segera Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat pemimpin yang ikut terseret kudeta Aung San Suu Kyi. Turnell telah ditahan dengan akses konsuler terbatas sejak kudeta 1 Februari.

Sebelumya, demontrasi besar-besaran terjadi Australia akhir pekan. Pendemo mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap tegas terhadap kudeta Myanmar.

Negara tetangga RI di Asia Tenggara itu telah jatuh dalam kekacauan setelah tentara mengambil alih kendali dan menahan para pemimpin terpilih. Dalam laporan PBB, kekerasan digunakan aparat untuk membubarkan protes telah menewaskan lebih dari 50 orang.

"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kebiri Kudeta Myanmar, AS hingga Inggris Bombardir Sanksi