Internasional

Myanmar 'Mabuk' Sanksi, Eropa Turun Tangan Hukum Junta

News - Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia
01 March 2021 15:33
Protesters shout slogans during a protest against the military coup in Mandalay, Myanmar, Sunday, Feb. 28, 2021. Police fired tear gas and water cannons and there were reports of gunfire Sunday in Myanmar's largest city Yangon where another anti-coup protest was underway with scores of students and other demonstrators hauled away in police trucks. (AP Photo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Tindakan kekerasan yang dilakukan pihak militer Myanmar kepada para demonstran anti kudeta membuat dunia internasional mengecam dan memberikan sanksi kepada Negara Seribu Pagoda itu. Kali ini sanksi terbaru akan datang dari Uni Eropa (UE).

Melansir AFP, Kepala diplomatik UE Josep Borrell pada Minggu (28/1/2021) mengutuk tindakan keras militer di Myanmar. Ia mengkonfirmasi UE akan mengadopsi sanksi sebagai tanggapan.


"Kekerasan tidak akan memberikan legitimasi pada pelimpahan ilegal dari pemerintah yang dipilih secara demokratis di Myanmar," kata Borrell dalam sebuah pernyataan.

"Dalam penembakan terhadap warga yang tidak bersenjata, pasukan keamanan telah secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional, dan harus dimintai pertanggungjawaban."

Kantor hak asasi PBB mengatakan sedikitnya 18 orang tewas, beberapa terluka dan ratusan ditangkap ketika pasukan keamanan membubarkan demonstrasi pro-demokrasi kemarin. Sebuah lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik bahkan mencatat sejak demo terjadi awal Februari 30 orang telah terbunuh.

"Uni Eropa akan mengambil tindakan dalam menanggapi perkembangan ini segera," kata Borrell.

Para menteri Eropa juga telah menyetujui sanksi terhadap militer Myanmar atas kudeta tersebut dan telah memutuskan untuk menahan beberapa bantuan pembangunan. Sanksi tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam beberapa hari mendatang dan akan berlaku setelah pemberitahuan resmi diterbitkan oleh UE.

Ancaman sanksi ini merupakan yang terbaru. Sebelumnya beberapa negara yang sudah lebih dahulu menjatuhkan sanksi terhadap pihak militer Naypyidaw seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat (AS).

Ketiganya memberlakukan sanksi terhadap para jenderal di Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia setelah pengambilalihan militer di negara Asia Tenggara itu. Selain sanksi, beberapa negara juga membekukan bantuan yang biasanya diberikan kepada negara itu.

Norwegia mengatakan Kamis (18/2/2021) membekukan bantuan bilateral ke Myanmar menyusul kudeta militer negara itu awal bulan ini. Tak hanya Norwegia, Selandia Baru juga menerapkan penghentian bantuan serupa.

Bank Dunia (World Bank) juga menyetop pembiayaan. Di 2020, Bank Dunia menyetujui lebih dari US$ 350 juta atau sekitar Rp 4,9 triliun pinjaman dan hibah baru untuk membantu upaya melawan pandemi di Myanmar. 

Kudeta yang terjadi di Myanmar dimulai pada 1 Februari lalu. Kudeta ini diawali oleh penahanan Aung San Suu Kyi bersama Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya oleh kelompok militer.

Penahanan yang berujung kudeta itu dilakukan setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer. Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) besutan Suu Kyi meraih kemenangan dalam pemilu 8 November lalu. Pemilihan ini dianggap dianggap sebagai bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011.

Namun kelompok militer menilai terjadi kecurangan pemilih yang meluas meski sudah dibantah oleh komisi pemilihan. Hal ini telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer.

Pemimpin tertinggi Tatmadaw Jenderal Senior Min Aung Hlaing bersikeras bahwa kudeta militer adalah langkah yang dibenarkan. Ia masih berdalih pemilu yang dilakukan November itu curang sehingga harus diadakan kembali. Dalam melaksanakan pemilu ulang, pihak militer menetapkan status darurat nasional selama setahun ke depan.


[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading