Dampak Ekonomi Kudeta Myanmar: Industri Lesu, PHK Merajalela!

News - Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia

01 March 2021 11:45

Protesters rush to try to block the road as police arrive during a protest against the military coup in Mandalay, Myanmar, Sunday, Feb. 28, 2021. Police in Myanmar escalated their crackdown on demonstrators against this month's military takeover, deploying early and in force on Saturday as protesters sought to assemble in the country's two biggest cities and elsewhere. (AP Photo)

Foto: Para pengunjuk rasa bergegas untuk memblokir jalan ketika polisi tiba selama protes terhadap kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Minggu, 28 Februari 2021. (AP)

Jakarta, CNBC Indonesia - Myanmar masih bergolak akibat kudeta militer yang terjadi bulan lalu. Dampak gejolak sosial-politik ini sudah mulai terlihat di bidang ekonomi.

Pada Senin (1/3/2021), IHS Markit melaporkan aktivitas manufaktur yang tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) di Myanmar jatuh sangat dalam. Pada Februari, skor PMI manufaktur Negeri 1000 Pagoda adalah 27,7. Anjlok 21,1 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Koreksi 21,1 poin dalam sebulan adalah yang terparah sejak IHS Markit mencatat PMI manufaktur di Myanmar lebih dari lima tahun silam.

PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Kalau di bawah 50, maka artinya dunia usaha tidak melakukan ekspansi, yang ada malah kontraksi.

Anjloknya PMI manufaktur di Myanmar berdampak ke kawasan Asia Tenggara. PMI manufaktur ASEAN pada Februari 2021 tercatat 49,7, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,4. PMI manufaktur Indonesia juga turun, tetapi tidak separah Myanmar.

Sumber: iHS Markit

Baca:

Manufaktur RI Terus Bergeliat, Tapi Geliat Itu Melambat

"Kinerja Sektor manufaktur Myanmar menurun akibat kudeta militer yang menyebabkan aktivitas ekonomi terhenti, termasuk pabrik-pabrik tidak beroperasi. Produksi, pemesanan, pembelian bahan baku, dan stok berkurang drastis. Darurat nasional yang diberlakukan sejak 1 Februari 2021 membuat transportasi terhambat sehingga pekerja kesulitan," sebut keterangan tertulis IHS Markit.

Pengusaha mengaku pemesanan turun karena klien mereka menutup operasional. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja ikut menciut.

"Sekitar 70% perusahaan mengaku mengalami penurunan produksi karena operasional pabrik terhambat. Penurunan produksi menyebabkan perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Banyak tenaga kerja yang berkerja di kota terpaksa pulang ke kampung halaman," lanjut keterangan tertulis IHS Markit.