Internasional

Ternyata Ini Alasan Kim Jong Un 'Murka' ke Presiden Biden

Tommy Sorongan, CNBC Indonesia

27 March 2021 13:32

In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un attends a ruling party congress in Pyongyang, North Korea Wednesday, Jan. 6, 2021. North Korea’s ruling Workers’ Party continued its landmark Congress for a second day Wednesday, state media reported early Thursday. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: — Foto: Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong Un (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan AS dan Korea Utara (Korut) soal nuklir dan denuklirisasi tampaknya belum usai. Setelah era Presiden AS Donald Trump belum mampu menyepakati denuklirisasi di Korut, kini era Joe Biden

Tentu publik mengingat pertemuan puncak antara Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-Un di Hanoi, Vietnam, pada 28 Februari 2019 yang telah berakhir mendadak tanpa mencapai kesepakatan.

Kali ini di era Biden, aura panas dua negara ini masih terasa khususnya berkaitan dengan pernyataan Biden soal uji coba nuklir Korut dan adanya latihan militer bersama antara AS dan Korea Selatan (Korsel).

Kim Jong Un pada Sabtu (27/3/2021) memberikan sebuah peringatan keras kepada Joe Biden bahwa ia telah mengambil langkah pertama yang salah dan mengungkapkan "permusuhan yang mendalam" dengan mengkritik uji coba rudal nuklir negara komunis itu.

Baca:

Biden Undang Putin & Xi Jinping ke KTT Iklim, Bakal Akur nih?

Dikutip Reuters, Ri Pyong Chol, Sekretaris Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa di Korut, mengatakan hal ini terkait dengan Korsel dan AS yang melakukan latihan militer gabungan dan senjata canggih mereka.

"Kami mengungkapkan keprihatinan mendalam kami atas kepala eksekutif AS yang menyalahkan uji coba reguler, pelaksanaan hak negara kami untuk membela diri, sebagai pelanggaran 'resolusi' PBB dan secara terbuka mengungkapkan permusuhannya yang mendalam," kata Ri dalam pernyataan, dilansir kantor berita resmi KCNA.

Pernyataan Biden adalah "pelanggaran tersembunyi atas hak negara kita untuk membela diri dan provokasi," katanya.

Dia menambahkan Washington mungkin akan menghadapi "sesuatu yang tidak baik" jika terus membuat "pernyataan yang tidak dipikirkan."

"Kami sama sekali tidak mengembangkan senjata untuk menarik perhatian seseorang atau mempengaruhi kebijakannya," kata Ri.

"Saya pikir pemerintahan AS yang baru jelas mengambil langkah pertama yang salah."

Bahkan Ri juga mengatakan Washington bersikeras pada "logika seperti gangster" untuk dapat membawa aset nuklir strategis ke Korea Selatan dan menguji rudal balistik antarbenua sesuai keinginannya, tetapi melarang Korea Utara untuk menguji bahkan senjata taktis.

"Kami tahu betul apa yang harus kami lakukan," katanya. "Kami akan terus meningkatkan kekuatan militer kami yang paling menyeluruh dan luar biasa."

Sebelumnya Presiden Biden melalui juru bicara kementerian luar negerinya, Jalina Porter, menyatakan bahwa program rudal nuklir Korut telah menimbulkan ancaman besar bagi dunia.

"Program rudal balistik dan nuklir Korea Utara yang melanggar hukum merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional," katanya dalam jumpa pers reguler.

"Saya tidak dapat cukup menggarisbawahi bahwa presiden dan tim keamanannya terus menilai situasi dan salah satu prioritas terbesar kami saat ini adalah memastikan bahwa kami berada di halaman yang sama dengan sekutu dan mitra kami."