Kim Jong Un Belum Tanggapi Upaya Diplomatik Joe Biden

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Utara (Korut) hingga kini belum merespons upaya diplomatik sejak pertengahan Februari terhadap Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Hal ini termasuk misi Pyongyang ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejauh ini pengungkapan tidak berhasil dan belum pernah dilaporkan sebelumnya. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Biden akan mengatasi ketegangan yang meningkat dengan Pyongyang terkait program senjata nuklir dan rudal balistiknya.

Persoalan ini juga menambah dimensi baru pada kunjungan diplomat dan menteri pertahanan tertinggi Amerika yang akan dilakukan minggu depan ke Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, ada kekhawatiran atas persenjataan nuklir Korea Utara diharapkan menjadi agenda utama.

Pilihan Redaksi Nikah ke-5, Nicolas Cage Persunting Wanita Beda Usia 30 Tahun Song Hye Kyo Main Drama Baru, Aktor Ganteng Ini Lawan Mainnya

Seorang Pejabat Senior pemerintahan Biden yang tidak disebutkan namanya memberikan sedikit rincian tentang dorongan diplomatik. Dia mengatakan telah ada upaya untuk menjangkau pemerintah Korea Utara "melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari, termasuk di New York."

"Sampai saat ini, kami belum menerima tanggapan apa pun dari Pyongyang," kata pejabat itu dilansir dari Reuters, Minggu (14/03/2021).

Misi Korea Utara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pemerintahan Biden sejauh ini berhati-hati dalam menjelaskan secara terbuka perihal pendekatannya ke Korea Utara. Mereka mengatakan bahwa mereka melakukan tinjauan kebijakan yang komprehensif menyusul keterlibatan mantan Presiden Donald Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Upaya Trump gagal membujuk Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklirnya. Namun, pejabat pemerintahan Biden mengatakan tampaknya tidak ada dialog aktif antara Amerika Serikat dan Korea Utara selama lebih dari setahun, termasuk di akhir pemerintahan Trump, "meskipun Amerika Serikat telah melakukan banyak upaya selama waktu itu untuk terlibat."

Dia menolak untuk berspekulasi tentang bagaimana kebungkaman dari Pyongyang akan berdampak pada tinjauan kebijakan Korea Utara pemerintahan Biden, yang diharapkan akan selesai dalam beberapa minggu mendatang.

Selama kampanye pemilihannya, Biden menggambarkan Kim sebagai "preman" dan mengatakan dia hanya akan bertemu dengannya disertai syarat bahwa dia akan setuju bahwa dia akan menurunkan kapasitas nuklirnya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengulur kemungkinan sanksi tambahan, dan berkoordinasi dengan sekutu, untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi. Pasalnya, Sanksi sejauh ini gagal meyakinkan Kim untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Blinken dijadwalkan menjadi tuan rumah diskusi tatap muka pertama antara pemerintahan senior Biden dan pejabat China pada 18 Maret di Alaska. Pemerintahan Trump menuduh China gagal memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.

Sebuah laporan rahasia PBB di sini menemukan bahwa Korea Utara memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang 2020 yang melanggar sanksi internasional, membantu mendanai mereka dengan sekitar US$ 300 juta yang dicuri melalui peretasan dunia maya.

Laporan oleh pengawas sanksi independen mengatakan Pyongyang "memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya" sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Korea Utara Siap Hadapi Konfrontasi AS