Dicecar DPR Soal Stok Batu Bara Tipis, Ini Kata Menteri ESDM

Anisatul Umah, CNBC Indonesia

22 March 2021 16:53

Pekerja melakukan bongkar muat batu bara di Terminal Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/2/2021). Pemerintah telah mengeluarkan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun salah satunya Peraturan Pemerintah yang diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) — Foto: Bongkar Muat Batu Bara di Terminal Tanjung Priok. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencecar pemerintah terkait minimnya stok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik. Bahkan, stok batu bara untuk pembangkit listrik disebut hanya cukup untuk tiga hari. Alhasil, ini berisiko bagi operasional pembangkit listrik, termasuk yang dioperasikan PT PLN (Persero).

Hal tersebut diungkapkan Muhammad Nasir, anggota Komisi VII DPR RI asal Fraksi Partai Demokrat, saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Senin (22/03/2021).

Nasir mengatakan, jika stok batu bara hanya cukup untuk tiga hari, maka kondisinya tidak lagi Indonesia terang, melainkan Indonesia gelap.

"Begini, ini kewalahan PLN, stok (batu bara) pembangkit cuma tiga hari. Kalau terjadi bencana, bukan Indonesia terang, tapi Indonesia gelap," ungkapnya, Senin (22/03/2021).

Selain tipisnya stok batu bara PLN, Nasir juga mempertanyakan kondisi listrik Jakarta yang kerap terjadi pemadaman listrik belakangan ini. Menurutnya, padamnya listrik secara bergiliran di Jakarta sebelumnya tidak pernah terjadi.

"Kalau PLN mati, siapa yang tanggung jawab. Jakarta saja matinya bergiliran, apalagi di daerah," cecar Nasir.

Menanggapi pertanyaan Nasir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan salah satu penyebab terhambatnya pasokan batu bara ke pembangkit listrik PLN pada akhir tahun sampai dengan awal tahun ini karena faktor cuaca buruk.

"Jadi ada gelombang besar, hujan, dan lainnya, ini menghambat. Lalu ada kerusakan pembangkit PLN, kami sudah bantu dengan suplai gas yang ada di inventori," sanggahnya.

Baca:

Porsi Ekspor Batu Bara RI di 2021 Naik Jadi 75%

Pada pertengahan Januari 2021 Kalimantan Selatan mengalami banjir, sehingga turut berdampak pada terganggunya distribusi batu bara ke pembangkit listrik PLN.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin sempat mengatakan berdasarkan laporan dari PLN, stok batu bara untuk pembangkit listrik PLN saat itu hanya cukup untuk lima hari. Biasanya, stok batu bara PLN bisa mencapai sekitar 15 hari dan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/ IPP) mencapai sekitar 20-25 hari.

"Dalam rapat terakhir kemarin, saya sudah tanya pasokan kemarin, tersedia berapa hari? dijawab Direktur Energi Primer PLN, sampai saat ini lima hari," ungkap Ridwan saat konferensi pers, Rabu (27/01/2021).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pihaknya memiliki beberapa skenario jika pasokan batu bara terkendala.

Seperti, meminta produsen listrik swasta (IPP) untuk memaksimalkan produksi pembangkitnya. Menurutnya, biasanya IPP memiliki cadangan stok batu bara antara 20-25 hari. Sementara PLN hanya sekitar 15 hari.

Lalu, stok yang ada akan dimaksimalkan. Misalnya, dia mendeskripsikan, stok PLTU yang biasanya 15 hari, lalu ada PLTU yang stoknya lima hari, maka batu bara akan terlebih dahulu dikirimkan ke PLTU yang stoknya lebih tipis.

Jika batu bara tidak kunjung datang, maka menurutnya penggunaan gas untuk pembangkit listrik akan dimaksimalkan.

"Penggunaan gas, saya nggak tahu sudah atau belum, sepertinya sudah, karena batu bara belum cukup," ujarnya.