
PBB Kutuk Junta Militer Myanmar, Makin Brutal & Tak Bermoral

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengunjuk rasa anti-kudeta di Myanmar kembali melancarkan banyak protes pada Sabtu (20/3/2021) seiring dengan meningkatnya tekanan internasional, baik dari negara Asia dan Barat, terhadap junta militer.
Seperti dikutip CNBCÂ Indonesia dari Reuters, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Jumat (19/3/2021) mengutuk tindakan kekerasan brutal militer Myanmar yang terus berlanjut. Juru bicara Guterres mengatakan ini menjadi sebuah "tanggapan internasional yang tegas dan terpadu" sangat dibutuhkan.
Pelapor PBB Tom Andrews menyerukan sanksi atas serangan kejam para jenderal terhadap rakyat. "Dunia harus merespons dengan memotong akses mereka ke uang dan senjata. Sekarang," tulisnya di Twitter.
Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui undang-undang yang mengutuk kudeta dan anggota parlemen mengecam taktik yang semakin keras terhadap para demonstran.
Duta besar negara-negara Barat mengutuk kekerasan yang dilakukan junta, seperti pemadaman layanan internet dan menekan personel media, sebagai "tidak bermoral dan tidak dapat dipertahankan".
"Pemadaman internet dan penindasan media tidak akan menyembunyikan tindakan militer yang gagal," kata mereka dalam sebuah pernyataan.
Pertumpahan darah belum meredakan kemarahan atas penggulingan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi, meskipun beberapa penyelenggara protes mengatakan mereka harus menyesuaikan taktik mereka.
"Kami memprotes di mana tidak ada polisi atau militer, kemudian ketika kami mendengar mereka datang, kami segera bubar," kata juru kampanye Kyaw Min Htike kepada Reuters dari kota selatan Dawei.
"Saya tidak ingin kehilangan satu pun dari rekan saya, tetapi kami akan memprotes sebisa kami sampai revolusi kami menang."
Di kota-kota lain, orang-orang berkumpul di malam hari untuk mengangkat lilin dan spanduk protes dan berpose untuk foto sebelum menghilang.
(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Drama Myanmar Lanjut, Junta Bacakan Vonis Suu Kyi Hari Ini
