Ultimatum Bagi Junta Militer Myanmar, DK-PBB akan Bertindak

Jakarta, CNBC Indonesia - Utusan khusus PBB, Christine Schraner Burgener meminta Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK-PBB) menindak tegas aksi junta militer yang terjadi di Myanmar, karena jumlah korban yang terus berjatuhan.

Sejak kudeta militer terjadi Februari lalu, ribuan massa turun ke jalan untuk memprotes pihak militer yang melakukan penangkapan terhadap Aung San Suu Kyi.

Seperti yang dilansir CNBC Indonesia dari Reuters, hingga saat ini lebih dari 50 orang terbunuh akibat aksi protes yang berlangsung di Myanmar, dimana 38 diantaranya terbunuh pada Rabu lalu karena serangan yang dilakukan oleh kelompok militer.

Hingga saat ini, ribuan massa masih melakukan aksi protes untuk menentang kudeta yang dilakukan militer dan meminta pembebasan terhadap Suu Kyi.

Baca: Myanmar Makin Membara, Polisi Tembaki Pendemo Hingga Tewas

Utusan khusus dari PBB mengatakan, pertumpahan darah yang terjadi di Myanmar harus segera dihentikan. Tidak hanya menyatukan sejumlah korban, namun kegiatan demonstrasi yang terjadi terus menerus di Myanmar telah membuat iklim bisnis di kawasan Asia Tenggara tersendat serta melumpuhkan semua kegiatan administrasi.

" Sampai kapan hal ini harus terjadi dan berapa lama aksi militer ini dibiarkan?," ujar Christine Schraner Burgener saat rapat terbatas Dewan Keamanan PBB, (Jum'at, 05/03/2021).

Berdasarkan laporan media setempat, Salah seorang anggota partai Kyi's National League for Democracy (NLD), juga telah dibunuh beserta keluarganya beberapa waktu lalu dan hal ini membuat aksi demonstrasi semakin memanas.

Sejumlah tokoh dari berbagai negara juga menyuarakan untuk melawan aksi kudeta militer di Myanmar mulai dari Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, hingga Perwakilan China untuk PBB, Zhang Jun.

Jika tidak segera mereda, Amerika Serikat beserta sejumlah negara barat akan melakukan embargo untuk menghentikan aksi Militer di Myanmar. Kebijakan embargo akan segera diberikan dalam waktu dekat setelah negara pemegang hak veto PBB seperti China, Rusia dan yang lainnya menyetujui hal tersebut.

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Drama Myanmar Lanjut, Junta Bacakan Vonis Suu Kyi Hari Ini