Internasional

Siap-siap Junta Myanmar, Dewan Keamanan PBB 'Turun Gunung'

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
03 March 2021 14:30
pbb

Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi Myanmar makin mencekam. Kekerasan terus terjadi di negara itu.

Demo besar-besaran dilakukan massa anti kudeta selama sebulan. Sudah total 21 warga sipil tewas karena aksi represif petugas membubarkan pengunjuk rasa.

Dewan Keamanan PBB, melansir AFP, akan melakukan pertemuan khusus membahas Myanmar. Sumber mengatakan Inggris telah meminta Dewan Keamanan PBB bertemu Jumat (5/3/2021).

"Ini karena pasukan keamanan terus meningkatkan penggunaan kekerasan mereka terhadap demonstran anti-kudeta di negara Asia Tenggara itu," tulis media tersebut mengutip sumber, Rabu (3/3/2021).

Pertemuan pertama akan dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Inggris, di bawah proposal London. Dewan Keamanan kemungkinan akan menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas kudeta yang terjadi 1 Februari.

"Dan, menyerukan penyataan untuk pembebasan semua tahanan termasuk Aung San Suu Kyi," sebut sumber itu.

Sementara Senin, misi diplomatik China untuk PBB, mengatakan ke media yang sama bahwa akan ada kesepakatan umum di antara anggota Dewan Keamanan soal Myanmar. China, merupakan sekutu dekat Myanmar, biasanya enggan mengomentari soal kudeta ini.

Selasa (2/3/2021), tiga orang juga dinyatakan kritis karena terkena timah panas petugas. Minggu (28/2/2021) kantor hak asasi PBB mengatakan sedikitnya 18 orang tewas, 30 terluka dan ratusan ditangkap ketika pasukan keamanan membubarkan demonstrasi pro-demokrasi di Myanmar.

Melansir France24, Televisi MRTV yang dikelola pemerintah mengatakan lebih dari 470 orang telah ditangkap di seluruh negeri. Dikatakan polisi telah memberikan peringatan sebelum membubarkan orang-orang dengan granat setrum.

Halaman 2>>

Sebelumnya dunia sejumlah negara dan lembaga telah membekukan dana bantuan untuk Myanmar. Bank Dunia mengatakan telah menangguhkan pembiayaan proyek di negeri itu.

Jepang, donor utama, sedang mempertimbangkan untuk menghentikan proyek bantuan baru untuk sementara waktu. Norwegia dan Selandia Baru juga menghentikan dana bantuannya.

Sanksi juga diberikan beberapa negara seperti Inggris, Kanada, dan AS. Sanksi ekonomi dan keuangan ini akan sangat merugikan negara itu mengingat tingginya tingkat investasi asing (FDI) yang dibutuhkan.

Perusahaan multinasional yang berinvestasi dari luar negeri cenderung sangat waspada. Ini mengingat risiko reputasi berurusan dengan rezim militer.

Kudeta yang terjadi di Myanmar dimulai pada 1 Februari lalu. Kudeta ini diawali oleh penahanan Suu Kyi bersama Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya oleh kelompok militer.

Penahanan yang berujung kudeta itu dilakukan setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer. Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) besutan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan dalam pemilu 8 November lalu.

Pemilihan ini dianggap dianggap sebagai bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011. Namun junta militer melihatnya penuh kecurangan.



Pages

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular