Internasional

Putra Raja Salman Bikin 'Pusing' Biden, AS Diserbu Kecaman

Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia
02 March 2021 09:40
Presiden AS Joe Biden

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (Joe Biden) banjir kecaman. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan pelapor PBB mengkritik kebijakannya.

Sejumlah jurnalis menyebutnya memberi izin pembunuhan gratis. Biden juga disebut mengkhianati Hak Asasi Manusia (HAMS).

Apa masalahnya?

Ini terjadi akibat kebijakannya ke Putra Mahkota Arab Saudi, anak Raja Salam, Mohammed bin Salman (MBS). Laporan intelijen AS menyebutnya 'dalang' tewasnya jurnalis Jamal Khashoggi namun Biden berasa enggan memberi hukuman.

Padahal sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi ke 76 tokoh negeri kaya minyak tersebut, termasuk seorang pejabat intelijen. Namun MBS tak tersentuh sama sekali.

Melansir Reuters, pelapor khusus PBB tentang eksekusi Khashoggi Agnes Callamard menyebut hal tersebut 'mengecewakan'. Bahkan menurutnya langkah AS sangat berbahaya.

"Sangat problematis menurut saya ... untuk mengakui kesalahan seseorang dan kemudian mengatakan bahwa 'tetapi kami tidak akan melakukan apa-apa (ke seseorang tersebut), silakan lanjutkan seolah-olah kami tidak mengatakan apa-apa'," katanya dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Swiss..

"Bagi saya itu adalah langkah yang sangat berbahaya di pihak AS."

Dari konferensi pers yang dilakukan Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki, Biden akhirnya memutuskan tak akan memberikan sanksi yang diharapkan sejumlah pihak. Alasannya, secara historis memang sanksi tak pernah diberikan ke pemimpin negara di mana AS memiliki hubungan diplomatik.

"Ada banyak hal yang AS pemerintah bisa melakukannya. Satu hal yang tidak dapat dilakukan adalah diam dan tidak mengambil tindakan atas temuan mereka," kata Callamard lagi.

Opini pedas juga datang dari penulis Washington Post, Fred Ryan. Ia menulis langkah pemerintahan Biden seolah memberi izin pada 'satu pembunuhan gratis'.

"Tampaknya seolah-olah di bawah pemerintahan Biden, para lalim yang menawarkan nilai strategis sesaat ke AS mungkin akan diberikan izin membunuh secara gratis," tulisnya dikutip AFP.

Hal senada juga datang dari kolumnis New York, Robin Wright. Biden dituding mengkhianati janjinya untuk membela hak asasi manusia (HAM).

"Biden tidak melakukan apa pun untuk menghukum (Putra Mahkota MBS)," ujarnya.

Sementara itu, Tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, meminta MBS dihukum. Ia merupakan pelapor utama kasus Khashoggi karena bertemu terakhir dengan pria tersebut sebelum tewas di konsulat Arab Saudi di Istambul.

"Sangat penting bahwa Putra Mahkota yang memerintahkan pembunuhan brutal terhadap orang yang tidak bersalah dan harus dihukum tanpa penundaan," kata Cengiz dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun Twitter resminya.

Sebelumnya, saat Biden mencalonkan diri sebagai presiden, ia mengatakan akan meminta pertanggungjawaban para pemimpin senior Saudi atas kematian Khashoggi. Ia bahkan menyebut bahwa kepemimpinan kerajaan sebagai "paria" yang memiliki "nilai penebusan sosial yang sangat sedikit."

Halaman 2>>>

Sebelumnya dalam pemberitaan CNBC International pekan kemarin, empat pejabat menyebut intelijen AS membuat laporan soal keterlibatan Putra Mahkota Arab Saudi dalam pembunuhan Khashoggi.

MBS disebut menyetujui dan memerintahkan pembunuhan. Investigasi tersebut dilakukan CIA secara dominan.

Sebenarnya investigasi sudah diserahkan ke kongres sejak 2018. Namun sayangnya hal tersebut diabakan Presiden saat itu Donald Trump.

Laporan itu menyebut, satu regu beranggotakan 15 orang pergi ke Istanbul dari Saudi pada Oktober. Mereka semua diyakini berpartisipasi pada pembunuhan meski tak jelas apakah tim tahu target yang dituju.

Sejak 2017, menurut AFP, putra mahkota memiliki kendali mutlak atas operasi kerajaan. Sehingga sangat tak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi tanpa seijin Putra Mahkota.

Dokumen lain, di pengadilan Kanada menyebut, para algojo pembunuh Khashoggi menggunakan dua jet pribadi milik perusahaan yang disita MBS. Dokumen itu dilabeli top secret alias sangat rahasia dan ditandatangani seorang menteri Saudi yang menyampaikan bahwa hal tersebut adalah perintah MBS.

Hal ini tentu dibantah Arab. Dalam pernyataannya medianya Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebutnya penilaian yang salah.

"Pemerintah kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah dan tidak dapat diterima dalam laporan yang berkaitan dengan kepemimpinan kerajaan," tegas Kemlu.

"(Saudi) mencatat bahwa laporan tersebut berisi informasi dan kesimpulan yang tidak akurat."

"Sangat disayangkan bahwa laporan ini, dengan kesimpulan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak akurat, dikeluarkan sementara kerajaan dengan jelas mengecam kejahatan keji ini, dan kepemimpinan kerajaan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa tragedi seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi.

"Kerajaan menolak tindakan apa pun yang melanggar kepemimpinan, kedaulatan, dan kemandirian sistem peradilannya."

Khashoggi (59 tahun) dan kritikus keluarga kerajaan Saudi, pergi ke Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Ia diketahui tidak pernah muncul kembali setelah masuk ke gedung itu. Ia dinyatakan dibunuh di gedung itu dengan cara mutilasi. Jasadnya tidak pernah ditemukan hingga hari ini.



Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular