Hotel Babak Belur, Lagi Paceklik Plus Larangan Bepergian PNS!

Jakarta, CNBC Indonesia - Sektor perhotelan masih terus berupaya bangkit di tengah pandemi Covid-19. Salah satu yang menjadi tantangan ke depan adalah kebijakan Pemerintah, baik pusat maupun banyak daerah dengan meminimalisir anggaran untuk acara seperti rapat maupun seminar, yang notabene kebanyakan berjalan di hotel.

Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Arya Pering Arimbawa mengindikasikan bahwa sumber pendapatan dari kegiatan pemerintah bukan lagi menjadi yang utama saat ini.

"Artinya ini tantangan. Kalaupun berharap tapi jangan terlalu berharap penuh. Kita harus pintar melihat peluang lainnya," kata Arya kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/2/21).

Pilihan Redaksi Dicap Gila Seks, Ini Sosok Wapres Mohadi yang Buat Heboh Kemarin Dilarang, Kini Luhut Bakal Buka Pariwisata Bali

Awal tahun baru setiap tahunnya memang menjadi momen yang tidak mudah bagi sektor perhotelan, tidak aneh jika momen Januari hingga Maret atau April disebut sebagai waktu low season. Apalagi, baru-baru ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang notabene pendapatannya tidak terdampak Covid-19 pun mendapat larangan untuk pergi keluar kota pada masa imlek lalu.

Larangan itu membuat sektor hotel harus putar otak agar bisa bertahan. Apalagi, momen itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu agar bisa mendapatkan aset serta kembali memutar ekonomi. Harapan terdekat kini ada pada momen bulan Ramadhan dan Idhul Fitri.

"Kejenuhan itu ada, masyarakat punya titik jenuh dengan situasi yang ada, otomatis saya lihat ada kemungkinan tumbuh ketika bulan Ramadhan, contoh orang buat paket seperti apa. Jika harganya masuk dan paket yang tersedia dengan fasilitasnya cocok, ada peluang untuk diambil masyarakat," sebut Arya.

Sebelumnya pemerintah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan perjalanan keluar kota saat libur Tahun Baru Imlek. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2021.

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN & RB Rini Widhyantini mengatakan, aturan ini dikeluarkan khusus dalam masa Pandemi Covid-19. Hal itu sesuai dengan arahan Tim Satgas Covid-19.

Selain adanya pemangkasan cuti bersama pada 2021 makin menekan pelaku usaha sektor hotel. Namun, khususunya di Bali kabar baiknya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah berbicara untuk kembali menghidupkan pariwisata Bali.

Selama ini sektor ekonomi di Bali utamanya pariwisata, sunyi akibat berbagai pembatasan aktivitas sosial, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Jumlah kasus (Covid-19) di Bali dalam beberapa minggu terakhir ini telah menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena diberlakukannya kebijakan pendekatan terukur dengan memperhitungkan dua faktor krusial, yaitu memungkinkan kegiatan ekonomi untuk dilanjutkan dan menegakkan implementasi protokol kesehatan di seluruh Bali, termasuk di tingkat desa," kata Menko Luhut saat memimpin rapat koordinasi (rakor) pemulihan pariwisata Bali, di Kantor Marves, Kamis (25/02/2021).

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hotel-Hotel Bergelimpangan, Hotel di Bali Banyak Diobral!