Banyak Negara Beri Sanksi Myanmar, Investor Bisa Kabur nih
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
12 February 2021 15:10
Para investor yang tertarik dengan Myanmar tidak hanya berasal dari Jepang dan Eropa saja, tetapi juga dari Indonesia. Perusahaan obat raksasa nasional yaitu PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) juga mendirikan pabrik di Myanmar.
Myanmar saat ini tengah merampungkan pembangunan pabrik obat Mixagrip di negara Pagoda Merah. Namun menurut pihak manajemen, kejadian force majeure ini tak akan berdampak signifikan bagi rencana operasional dan komersialisasi pabrik yang merogoh kocek senilai Rp 200 miliar tersebut.
KLBF mantap dan optimis pabrik tersebut mampu meningkatkan distribusi berbagai produk obat perusahaan ke Myanmar. Bahkan perusahaan yang juga tengah mengembangkan vaksin Covid-19 ini menargetkan pabrik obat over the counter (OTC)-nya dapat beroperasi secara komersil di kuartal terakhir tahun ini.
Selain KLBF, perusahaan Indonesia yang juga beroperasi di Myanmar adalah perusahaan unggas PT Japfa Comfeed Myanmar (JCMA). Belum ada kabar resmi terkait kondisi operasional JCMA di Myanmar di tengah adanya kudeta militer seperti sekarang.
Peristiwa pendudukan militer ini kembali mencoret citra Myamnar di dunia internasional. Hal ini tentu saja membuat para investor yang hendak menanamkan modalnya ke negara yang berpenduduk 50 juta jiwa tersebut menjadi urung. Padahal sebelumnya Burma sudah mulai kebanjiran aliran modal asing.
Proyek investasi strategis di sektor energi di Myanmar pun ikut terancam. Pengurangan investasi energi bisa saja melanda, terutama dari negara-negara yang pro terhadap demokrasi Myanmar seperti Jepang, AS dan Australia.
Pasalnya negara-negara tersebut meningkatkan investasi saat Myanmar lepas dari jeratan militer ke pemerintahan sipil 10 tahun lalu.
"Militer sekarang memiliki cengkeraman yang kuat di negara itu, tapi tetap akan ada risiko kerusuhan sosial yang signifikan," kata Kepala Praktik Grup Eurasia untuk Asia Tenggara dan Selatan, Peter Mumford, dikutip dari S&P Global.
"Sanksi tambahan oleh AS atau negara-negara Barat dapat diterapkan, terutama jika militer menindak keras pendemo."
Ini akan menjadi masalah bagi negara itu. Perusahaan barat yang ada di Myanmar pasti akan melakukan upaya tertentu untuk menjauhi sanksi yang diberikan. Investor energi besar seperti Jepang misalnya yaitu Puma Energy akan terus memperhatikan kelanjutan kudeta.
"Kami menyadari perkembangan di Myanmar dan memantau situasi dengan hati-hati," kata juru bicara Puma Energy, yang mengoperasikan terminal impor produk minyak bumi terbesar di Myanmar.
"Prioritas utama kami di Puma Energy adalah keselamatan dan keamanan kolega kami selama periode ketidakpastian ini."
Mereka menyebut telah menghentikan sementara operasi pengangkutan minyak. Bukan hanya karena corona (Ccovid-19), mereka juga bersiaga atas apa yang akan terjadi di negeri Burma itu.
Seorang pejabat Marubeni, yang mewakili konsorsium Jepang dengan Sumitomo dan Mitsui yang mengerjakan proyek LNG-to-power di Thilawa juga mengatakan perusahaan sedang mengumpulkan informasi dan memantau situasi. Namun sayangnya mereka menolak menjelaskan lebih lanjut.
Myanmar sendiri memiliki lading gas Yadana. Di sana terdapat sejumlah kontraktor migas barat beroperasi seperti Total Perancis dengan mitra Chevron. Petronas Malaysia juga memilik operasi di sana termasuk POSCO Korea Selatan. Investor lainnya adalah Nippon Oil Jepang, Kogas dan ONGC dan GAIL India.
Proyek lepas pantai utama lainnya yang sedang dikembangkan adalah ladang Shwe Yee Htun di Blok A-6, di mana Woodside Australia adalah operatornya. Mitra termasuk Total dan MPRL E&P India.
Gejolak politik di Myanmar akan menjadi pukulan telak bagi perekonomiannya. Investor yang belum masuk ke Burma bisa saja urung, sementara yang sudah terlanjur akan kembali menimbang-nimbang apakahg perlu relokasi atau tidak. Maklum salah satu alasan investor mau menanamkan modalnya ke suatu negara adalah stabilitas ekonomi dan politiknya
(twg/twg)[Gambas:Video CNBC]
Pages
Most Popular