Internasional

Geger Kudeta Suu Kyi, Militer Myanmar Bakal Buat Pemilu Baru

News - Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
01 February 2021 16:58
FILE - In this May 6, 2016, file photo, Aung San Suu Kyi, left, Myanmar's foreign minister, walks with senior General Min Aung Hlaing, right, Myanmar military's commander-in-chief, in Naypyitaw, Myanmar. Myanmar military television said Monday, Feb. 1, 2021 that the military was taking control of the country for one year, while reports said many of the country’s senior politicians including Suu Kyi had been detained. (AP Photo/Aung Shine Oo, File)

Jakarta, CNBC Indonesia - Tentara Myanmar akan mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang. Namun hal tersebut akan terealisasi setelah keadaan darurat selama setahun, yang saat ini diterapkan, berlalu.

Sebelumnya militer mengkudeta kekuasaan partai pemenang pemilu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta pejabat partai tersebut.


"Kami akan melakukan demokrasi multi-partai yang nyata ... dengan keseimbangan dan keadilan penuh," kata pernyataan resmi militer di akun media sosial Facebook mereka, dikutip dari AFP, Senin (1/2/2021).

Militer mengklaim pemilu tahun lalu penuh dengan "kecurangan besar-besaran". Mereka tak bisa menerima hasilnya dan melancarkan kudeta dini hari, membuat status darurat dan melantik plt presiden.

Sementara itu kudeta membuat situasi Myanmar cukup pelik. Jalan menuju Bandara Internasional Yangon sudah ditutup sejak pagi.

Bukan hanya itu internet sulit diakses dan saluran telepon mati. TV dan radio juga sulit diakses.

Takut kondisi akan segera berlanjut, warga yang panik langsung berduyun-duyun memadati ATM dan supermarket untuk menarik uang dan membeli kebutuhan pokok. Bank-bank juga dikabarkan tutup sementara.

Upaya penangkapan Aung San Suu Kyi dan para pejabat politik lainnya mendapat protes keras dari dunia internasional. Australia meminta militer Myanmar untuk segera membebaskan perempuan 75 tahun itu dan mengikuti aturan hukum yang sah.

Negara Adikuasa AS juga menolak dengan tegas aksi militer yang dinilai mencederai proses transisi demokratis di Myanmar. Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki menyebut bahwa Presiden ke-46 Paman Sam Joe Biden telah diberi pengarahan dan mengaku akan mengambil segala tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab guna menghentikan konflik yang terjadi.


[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading