Internasional

Kudeta Myanmar, 'Lampu Merah' Ekonomi Negeri Pagoda Emas

News - Tirta Citradi, CNBC Indonesia
01 February 2021 15:47
FILE - In this Dec. 17, 2019, file photo, Myanmar's leader Aung San Suu Kyi speaks during a joint press conference with Vietnam's Prime Minister Nguyen Xuan Phuc after their meeting at the Presidential Palace in Naypyitaw, Myanmar. Reports says Monday, Feb. 1, 2021 a military coup has taken place in Myanmar and Suu Kyi has been detained under house arrest. (AP Photo/Aung Shine Oo, File)

Jakarta, CNBC Indonesia - Myanmar dalam kondisi darurat. Aung San Suu Kyi berada dalam tahanan militer.

Ya, Myanmar saat ini berada dalam kudeta militer. Ketidakstabilan politik di Myanmar membuat prospek perekonomian yang cerah kembali tersapu bersih. 


Militer kini sudah menguasai kota Yangon. Pihak militer juga menunjuk pimpinan tertingginya Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk ambil kendali kekuasaan.

Langkah ini ditempuh dengan dalih untuk menjaga stabilitas negara. Karena pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), ujar militer, tidak beres bulan November lalu. 

Menurut lembaga pemantau internasional, pemilu 2020 merupakan pemilu demokratis kedua Myanmar sejak 2011, setelah berada dalam cengkeraman militer selama 49 tahun. Dalam pemilu tersebut partai Nasional Liga Demokrasi (NLD) memenangkan mayoritas suara atau sebesar 83%.

Namun pihak militer mengeluhkan bahwa pelaksanaan pemilu penuh dengan kecurangan. Pihak militer mengklaim ada penipuan sebanyak 10 juta pemilih. 

Aung San Suu Kyi ditangkap bersama Presiden Win Myint dan ditahan di ibu kota Naypyidaw. Tidak hanya Suu Kyi dan Win Myint, sumber lain menyebutkan para pejabat tinggi negara lain juga ikut ditangkap.

TV dan Radio sudah sulit diakses. Jalan menuju Bandara Internasional Yangon sudah ditutup sejak pagi.

Takut kondisi akan segera berlanjut, warga yang panik langsung berduyun-duyun memadati ATM dan supermarket untuk menarik uang dan membeli kebutuhan pokok. Upaya penangkapan Aung San Suu Kyi dan para pejabat politik lainnya mendapat protes keras dari dunia internasional.

Australia meminta militer Myanmar untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan pejabat lain yang ditahan dan mengikuti aturan hukum yang sah sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Marise Payne dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari AFP.

Tidak hanya Australia saja yang menolak aksi tersebut. Negara Adikuasa AS juga menolak dengan tegas aksi militer yang dinilai mencederai proses transisi demokratis di Myanmar.

Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki menyebut bahwa Presiden ke-46 Paman Sam Joe Biden telah diberi pengarahan. Lebih lanjut Jen Psaki mengatakan bahwa pihak AS akan mengambil segala tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab dan menghentikan konflik yang terjadi.

Prospek Ekonomi yang Cerah jadi Suram
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading