Tak Ada Lelang Baru, Bye Bye Target Panas Bumi 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Panas Bumi Indonesia memperkirakan target kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 7.241,5 mega watt (MW) pada 2025 tidak akan tercapai.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Priyandaru Effendi mengatakan hal itu salah satunya dikarenakan pemerintah tidak akan membuka lelang wilayah kerja panas bumi (WKP) hingga 2023 mendatang.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTP hingga 2020 baru mencapai 2.130,7 MW, sementara berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kapasitas PLTP direncanakan mencapai 7.241,5 MW pada 2025. Artinya, dibutuhkan tambahan kapasitas sekitar 5.000 MW dalam lima tahun mendatang atau sekitar 1.000 MW per tahun.

"Dampaknya yang pasti target kontribusi panas bumi di dalam bauran energi di tahun 2025 sebesar 7.200 MW jauh dari tercapai," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Senin (18/01/2021), saat ditanya bagaimana dampak bila pemerintah tidak akan membuka lelang WKP hingga 2023.

Meski lelang baru tidak dibuka, menurutnya yang terpenting adalah pemerintah bisa membantu para pengembang yang sudah mendapatkan WKP namun terkendala karena mengalami sejumlah kesulitan.

"Walaupun lelang tidak dibuka, yang penting pengembang-pengembang yang sudah mendapatkan WKP, untuk dibantu kesulitannya di dalam mengembangkan dan menyelesaikan proyek," tuturnya.

Dengan pertimbangan kondisi saat ini, dia memperkirakan sampai 2025 hanya ada tambahan kapasitas PLTP sebesar 1.000 MW. Ini artinya, pihaknya memperkirakan total kapasitas PLTP hingga 2025 baru mencapai sekitar 3.100 MW, masih kurang dari separuh target pemerintah sebesar 7.241,5 MW tersebut.

"Sampai tahun 2025 kita berharap di sekitar 1.000 MW (tambahan kapasitas PLTP) yang bisa terpasang. Di atas itu kelihatannya tidak memungkinkan. Perlu waktu tambahan di atas 2025 untuk merealisasikannya," jelasnya.

Baca: Waduh, ESDM Tak Akan Lelang Wilayah Panas Bumi Sampai 2023!

Lebih lanjut dia mengatakan permasalahan yang dihadapi para pengembang panas bumi kini bermacam-macam, misalnya ada yang sedang menyelesaikan perundingan harga listrik dengan PLN, ada yang masih menunggu penugasan dari Kementerian (ESDM), hingga masalah sosial dan keterlambatan proyek karena pandemi.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut tak akan ada lelang wilayah kerja panas bumi (WKP) baru hingga 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari.

Ida mengatakan pemerintah akan melelang wilayah kerja panas bumi bila Badan Geologi Kementerian ESDM sudah melakukan pengeboran eksplorasi panas bumi.

"Untuk lelang WKP, karena kita sudah punya program baru eksplorasi panas bumi, sehingga memang lelang WKP-nya akan dilakukan kalau eksplorasi yang dilakukan oleh Badan Geologi sudah selesai. Jadi nanti kemungkinan di 2023," jelasnya.

Meski lelang WKP baru dilakukan pada 2023, namun menurutnya diharapkan akan ada percepatan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) karena sudah ada pengeboran eksplorasi terlebih dahulu. Selain itu, imbuhnya, saat ini banyak PLTP yang sedang digarap pengembang.

"Banyak PLTP yang sudah ada (dikembangkan) badan usaha atau pengembang. Lelang WKP akan dilakukan tahun 2023. Diharapkan nanti ada percepatan pembangunan PLTP-nya, begitu dilelang WKP-nya," tuturnya.

Baca: Simak, Ini 8 Poin Utama Draf Perpres Harga Listrik EBT

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Duh Proyek PLTP Masih Meleset Jauh Dari Target